81 ASN Pemkab Kepahiang Bengkulu Pensiun Didominasi Tenaga Guru
Sebanyak 81 ASN di Pemkab Kepahiang Bengkulu pensiun pada 2026 dengan 60 persen di antaranya merupakan tenaga guru yang berpotensi memicu kekosongan.

Sebanyak 81 aparatur sipil negara di Pemkab Kepahiang, Bengkulu, terdata pensiun sejak Januari hingga Oktober 2026, pada Rabu (28/10/2026).
Pengurangan jumlah pegawai ini membawa dampak langsung terhadap pelayanan publik serta sektor pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Berkurangnya aparatur sipil negara berpotensi memicu kekosongan tenaga pendidik pada sejumlah sekolah. Gelombang pensiun ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik. Dari total pegawai yang pensiun, sebanyak 49 orang merupakan tenaga guru. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 60 persen dari total aparatur sipil negara yang purnatugas. Potensi kekosongan guru di sekolah-sekolah setempat berisiko memengaruhi efektivitas kegiatan belajar mengajar bagi masyarakat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang mencatat kronologi purnatugas para pegawai tersebut. Sebanyak 81 aparatur sipil negara resmi pensiun dalam rentang waktu Januari hingga Oktober 2026. BKPSDM Kabupaten Kepahiang mengonfirmasi bahwa sektor pendidikan mencatatkan angka pensiun paling tinggi di daerah tersebut. Dari pendataan resmi, sebanyak 49 orang di antaranya bertugas sebagai tenaga pengajar atau guru. "Dari total ASN yang pensiun, mayoritas berasal dari kalangan guru dengan persentase mencapai sekitar 60 persen," kata Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Kepahiang Fitriawati.
Berkurangnya 49 ASN guru secara langsung memicu potensi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah setempat. BKPSDM Kabupaten Kepahiang menilai berkurangnya personel pegawai negeri ini memunculkan kendala operasional dalam pelayanan daerah. Pemkab Kepahiang menghadapi tantangan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik tetap berjalan optimal. Pengisian kebutuhan pegawai untuk menggantikan posisi ASN yang pensiun belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. "Berkurangnya ASN juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik dan pengisian kebutuhan pegawai untuk menggantikan ASN yang pensiun masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat," ujar Fitriawati.
Kondisi kekurangan pegawai ini berkaitan erat dengan kebijakan rekrutmen daerah pada periode sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kepahiang tercatat tidak membuka formasi calon pegawai negeri sipil selama tiga tahun terakhir. Tidak adanya pembukaan formasi CPNS selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang terbatas. Keterbatasan keuangan daerah membuat Pemkab Kepahiang belum dapat menggelar penerimaan pegawai baru secara mandiri. Akibatnya, penambahan pegawai baru tidak terjadi selama kurun waktu tiga tahun terakhir.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum dapat memastikan jadwal rekrutmen pegawai baru untuk mengisi formasi yang kosong. Pemkab Kepahiang masih mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menanti instruksi resmi dari pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Kepahiang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kedua instansi daerah tersebut menantikan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemkab Kepahiang dan Disdikbud Kepahiang menunggu kebijakan Kementerian PANRB mengenai jadwal, usulan, serta penetapan formasi pegawai.