Bupati Bengkulu Selatan dan DPRD Teken Nota KUA-PPAS APBD 2027
Pemkab dan DPRD Bengkulu Selatan resmi menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 serta menetapkan Propemperda untuk memprioritaskan lima bidang pokok pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama DPRD menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dan menetapkan Propemperda 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.
Persetujuan ini berdampak langsung pada penentuan arah pengalokasian belanja daerah untuk tahun anggaran 2027. Dokumen tersebut menetapkan fokus utama pembiayaan pembangunan pada 5 bidang prioritas daerah, yaitu layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, keamanan, dan pertanian. Melalui penetapan ini, rencana pengeluaran daerah memiliki landasan hukum yang jelas agar setiap program kerja selaras dengan kebutuhan masyarakat Bengkulu Selatan serta tetap berpijak pada kemampuan fiskal daerah.
Pencapaian kesepakatan ini diawali dari serangkaian proses pembahasan usulan program pembangunan dan analisis kemampuan anggaran yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembahasan tersebut kemudian dibawa ke dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 17 November 2026. Agenda rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Selatan. Dalam forum tersebut, Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin bersama unsur pimpinan dan segenap anggota DPRD Bengkulu Selatan menandatangani nota persetujuan bersama KUA-PPAS APBD 2027 sekaligus penetapan Propemperda 2027.
Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal rencana pembangunan daerah.
"Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Bengkulu Selatan yang lebih maju, terarah, dan sejahtera. KUA-PPAS dan Propemperda ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD 2027," kata H. Rifai Tajuddin.
Selama proses pembahasan dokumen anggaran berlangsung, banyak aspirasi program pembangunan masuk ke dewan dan pemerintah daerah. Namun, tidak semua usulan dapat diakomodasi sekaligus karena keterbatasan sumber penerimaan daerah. Seluruh aspirasi masyarakat tersebut harus disaring secara ketat berdasarkan skala prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran daerah Bengkulu Selatan. Penyesuaian ini dipusatkan untuk mengamankan dukungan pendanaan bagi sektor kesehatan, pendidikan, sarana fasilitas umum, perlindungan keamanan, hingga peningkatan produktivitas pertanian.
Selain menjadi acuan internal di daerah, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) memiliki fungsi regulasi tingkat nasional. Dokumen ini menjadi bahan laporan wajib pemerintah daerah yang dinantikan oleh pemerintah pusat sebagai evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah tahun 2027.
Setelah penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027 dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 selesai, Pemkab dan DPRD Bengkulu Selatan bersiap melanjutkan agenda kerja berikutnya. Kedua lembaga segera melanjutkan proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai APBD 2027.