DPRD Kota Bengkulu Setujui Pembahasan Raperda APBD 2027 Senilai Rp1,2 Triliun
DPRD Kota Bengkulu menyetujui kelanjutan pembahasan Raperda APBD 2027 senilai Rp1,21 triliun untuk alokasi infrastruktur dan penanganan banjir.

Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bengkulu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1.218.235.848.061 untuk dibahas ke tahap berikutnya di Kantor DPRD Kota Bengkulu, Bengkulu.
Kelanjutan pembahasan rancangan anggaran menentukan arah alokasi pembiayaan bagi daerah. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan, pelaksanaan program pencegahan banjir, dan optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bengkulu pada 2027. Persetujuan diberikan oleh legislatif guna menindaklanjuti nota pengantar Wali Kota Bengkulu agar rancangan anggaran dapat dimatangkan bersama pihak eksekutif.
Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat paripurna pemandangan umum fraksi yang disertai sejumlah rekomendasi dan catatan kritis. Rapat paripurna legislatif dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Rahmad Widodo. Forum dewan tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing. Rapat paripurna digelar setelah Wali Kota Bengkulu menyampaikan nota pengantar Raperda APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 kepada dewan.
Dalam sidang paripurna tersebut, masing-masing juru bicara fraksi dewan menyampaikan pandangan umum dan memberikan catatan strategis terhadap materi rancangan. Perwakilan yang menyampaikan pandangan antara lain berasal dari Fraksi PAN Perjuangan serta Fraksi PKS. Seluruh juru bicara fraksi telah membacakan sikap dan masukan dewan. Selanjutnya, fraksi-fraksi menyepakati kelanjutan rancangan peraturan daerah ke tahapan pembahasan berikutnya.
Penyusunan Raperda APBD 2027 senilai Rp1.218.235.848.061 ini berjalan seiring perkembangan indikator ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tercatat berada pada angka 5,39 persen. Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Bengkulu berada pada kisaran Rp35,70 triliun. Capaian indikator perekonomian daerah tersebut melandasi rancangan struktur belanja dan pendapatan daerah yang diajukan oleh pemerintah kota.
Sebelum pembahasan berlangsung, Pemerintah Kota Bengkulu dan DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS pada 18 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut mencakup dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Di samping itu, Pemerintah Kota Bengkulu meraih penghargaan Best Investment kategori Kawasan Industri pada Oktober 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Bengkulu Regional Investment and Economy Forum atau BRIF 2026.
Setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan, agenda selanjutnya adalah pelaksanaan pembahasan mendalam Raperda APBD 2027 antara legislatif dan jajaran Pemerintah Kota Bengkulu. Pembahasan bersama antara badan anggaran legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah dilaksanakan sesuai mekanisme perundang-undangan. Seluruh tahapan teknis tersebut berlangsung sebelum rancangan disahkan secara resmi menjadi peraturan daerah definitif.