Hakim Tipikor Bengkulu Memvonis Bupati Nonaktif Rejang Lebong 5 Tahun Penjara
Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu atas kasus suap fee proyek.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu memvonis Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari lima tahun penjara di Kota Bengkulu, Selasa, 10 November 2026, atas perkara suap fee proyek.
Putusan persidangan ini berdampak langsung terhadap kepemimpinan kepala daerah Rejang Lebong nonaktif yang dinyatakan bersalah di hadapan hukum. Hak politik Muhammad Fikri Thobari resmi dicabut selama lima tahun terhitung sejak masa pidana pokok selesai dijalani. Majelis hakim juga menjatuhkan denda pidana sebesar Rp200 juta kepada terdakwa Fikri. Apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 80 hari. Hukuman denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan ini turut dijatuhkan kepada mantan Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Harry Eko Purnomo.
Sidang pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Ketua Majelis Hakim Fajar Pramono menyatakan terdakwa terbukti menerima suap terkait pengondisian proyek di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. "Terdakwa Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengondisian proyek atau fee ijon," kata Fajar Pramono. Selain memvonis Fikri, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Harry Eko Purnomo dalam perkara yang sama.
Perkara korupsi ini berawal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Dalam dakwaannya, JPU KPK membeberkan adanya pengaturan paket proyek serta permintaan imbalan sebesar 10 sampai 15 persen kepada rekanan kontraktor. Permintaan imbalan proyek tersebut berlangsung pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Jaksa mendakwa total penerimaan uang yang mengalir kepada Fikri mencapai angka Rp2,52 miliar. Atas perkara tersebut, JPU KPK sebelumnya menuntut Fikri dengan hukuman lima tahun penjara dan menuntut Harry Eko Purnomo empat tahun dua bulan penjara.
Penasihat Hukum Muhammad Fikri Thobari, Dian Ozhari, menyayangkan putusan majelis hakim terhadap kliennya. Pihak penasihat hukum menilai nota pembelaan yang telah diajukan belum dipertimbangkan secara menyeluruh oleh majelis hakim. Selain nota pembelaan, Dian Ozhari menyebut sikap kooperatif klien selama persidangan dinilai belum mendapat pertimbangan menyeluruh. Langkah terdakwa dalam melakukan pengembalian uang perkara juga dinilai luput dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis pidana tersebut.
Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis hakim menyatakan perkara suap dan gratifikasi ini berhubungan dengan pemufakatan fee ijon pengadaan paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.