KPK Periksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Terkait Dugaan Korupsi Proyek
KPK memanggil Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu sebagai saksi guna mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi proyek hasil pengembangan perkara di Bengkulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Bengkulu, terkait dugaan korupsi pengadaan proyek di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026.
Pemeriksaan pejabat struktural ini memperluas penanganan perkara korupsi proyek pemerintah daerah hingga ke jajaran dinas di Pemerintah Kota Bengkulu. Pemanggilan tersebut menandai pergeseran fokus pengusutan dari tingkat kabupaten ke wilayah ibu kota provinsi. Kasus yang awalnya berpusat pada proyek pengadaan barang dan jasa kini menyentuh pengelolaan anggaran infrastruktur daerah.
Penyidik meminta keterangan saksi untuk mendalami pengembangan perkara suap pengadaan barang dan jasa. Kasus tersebut sebelumnya menjerat bupati dan kini merambah ke lingkungan birokrasi Pemerintah Kota Bengkulu. Meski telah menjadwalkan pemeriksaan di kantor pusat Jakarta, tim penyidik belum membeberkan rincian materi spesifik pemeriksaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap pejabat dinas tersebut. Budi Prasetyo mengatakan, "Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK atas nama NOP Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu." Selain itu, Budi Prasetyo juga menegaskan, "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK."
Terkait identitas saksi yang dipanggil, terdapat perbedaan penulisan nama pada laporan media massa. Media Kompas.com mencantumkan nama saksi secara lengkap sebagai Noprisman. Sementara itu, media detikNews menuliskan nama saksi sebagai Noprisma dengan merujuk pada inisial NOP dari keterangan lembaga antirasuah.
Pengusutan perkara dugaan korupsi ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik komisi antirasuah. KPK menangkap Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari dalam OTT atas dugaan suap proyek pada 9 Maret 2026. Selanjutnya, KPK menerbitkan sprindik umum pada Juli 2026 untuk memulai penyidikan baru dari hasil pengembangan perkara tersebut. Per Oktober 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Eko Yusanto dan B Daditama, dalam perkara suap di Pemkab Rejang Lebong. Lembaga ini kemudian memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni terkait dugaan penerimaan aset pada 29 Oktober 2026, sebelum akhirnya memanggil kepala dinas pada 5 November 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Sebelum pemanggilan ini, Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari telah ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap ijon proyek. Nilai dugaan suap yang menjerat kepala daerah tersebut mencapai Rp1,7 miliar yang diterima secara bertahap melalui perantara. Penyidikan perkara ini kemudian dikembangkan lebih luas hingga mencakup proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bengkulu serta wilayah lain di Provinsi Bengkulu.
Penyidik KPK kini melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi dan melakukan pendalaman materi terkait aliran dana. Penelusuran tersebut diarahkan untuk membuktikan keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek pada lingkungan Pemkot Bengkulu.