Pemprov Bengkulu Batasi Pembelian BBM Subsidi dan Jam Operasional SPBU
Pemprov Bengkulu membatasi pembelian Pertalite motor 5 liter per hari dan mobil 25 liter serta membatasi operasional SPBU hingga pukul 22.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi membatasi pembelian Pertalite 5 liter per hari untuk sepeda motor di Kota Bengkulu dan seluruh wilayah provinsi sejak 30 Oktober 2026 guna menertibkan distribusi bahan bakar minyak.
Kebijakan baru ini berdampak langsung terhadap aktivitas harian warga pengguna kendaraan di Provinsi Bengkulu. Pengendara sepeda motor kini hanya dapat membeli Pertalite maksimal 5 liter per hari. Sementara itu, pemilik kendaraan roda empat pribadi dibatasi maksimal 25 liter Pertalite atau 40 liter Biosolar per hari. Di samping perubahan volume pembelian tersebut, warga juga tidak dapat lagi membeli bahan bakar di SPBU melewati pukul 22.00 WIB karena adanya pembatasan jam operasional.
Berapa batas pembelian BBM yang berlaku?
Berdasarkan Surat Edaran Nomor B.500.10/11/ESDM/2026, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberlakukan kuota harian untuk setiap jenis kendaraan. Pengendara kendaraan roda dua hanya diperbolehkan membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite maksimal 5 liter per hari. Bagi pengguna kendaraan roda empat, batas maksimal pembelian Pertalite ditetapkan sebanyak 25 liter per hari.
Untuk kendaraan pribadi roda empat yang menggunakan Biosolar, kuota pembelian dibatasi maksimal 40 liter per hari. Dalam pelaksanaannya, pembelian bahan bakar bersubsidi tersebut mewajibkan pengendara melakukan pindai QR Code yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan masing-masing. Pelayanan di seluruh SPBU juga dibatasi hingga batas maksimal pukul 22.00 WIB. Selain ketentuan umum itu, terdapat 6 titik SPBU di Kota Bengkulu yang menerapkan pembatasan spesifik untuk jenis kendaraan pengisi Biosolar.
Mengapa pemerintah membatasi pembelian BBM dan jam buka SPBU?
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengambil kebijakan ini guna memulihkan kondusivitas daerah. Pemerintah juga berupaya menjamin kelancaran alur distribusi bahan bakar minyak di seluruh wilayah Bengkulu. Langkah penertiban ini dirancang untuk mencegah terjadinya panic buying, antrean kendaraan yang mengular panjang di jalanan, serta pengisian bahan bakar yang tidak wajar.
Sebelum kebijakan ini ditetapkan, fenomena antrean panjang dan maraknya pengisian bahan bakar minyak yang tidak wajar sempat memicu kelangkaan BBM bersubsidi. Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya menambah pasokan ke daerah dengan melayangkan surat ke penyalur resmi energi. Terkait langkah ini, Wakil Gubernur Bengkulu Mian memaparkan upaya koordinasi yang telah ditempuh oleh pemerintah provinsi.
"Bapak Gubernur sudah menyurati Pertamina, terutama Patra Niaga. Kita minta untuk menambah kuota. Pembatasan ini adalah langkah menghindari panic buying dan antrean panjang," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian.
Bagaimana ketentuan bagi armada industri dan kendaraan lainnya?
Mengenai pengisian Biosolar untuk kendaraan jenis lainnya di luar kendaraan pribadi roda empat, pemerintah menetapkan aturannya tetap mengacu pada Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau SK BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengeluarkan surat edaran terpisah yang ditujukan bagi sektor usaha dan operasional angkutan berat. Melalui edaran terpisah tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan tambang dan armada angkutan crude palm oil atau CPO menggunakan bahan bakar minyak industri non-subsidi. Ketentuan ini melarang armada tambang serta angkutan sawit memakai BBM bersubsidi.
Terkait penerapan batasan kuota harian dan aturan penutupan jam operasional pelayanan SPBU maksimal pukul 22.00 WIB, pengelola SPBU belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Apa langkah berikutnya dari pemerintah daerah?
Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi telah mengajukan surat permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak kepada PT Pertamina Patra Niaga. Pengajuan tersebut menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Nomor B.500.10/11/ESDM/2026 yang diterbitkan Gubernur Bengkulu pada 30 Oktober 2026. Pada Senin, 2 November 2026, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan perihal pengajuan surat penambahan kuota tersebut kepada publik.
Guna memastikan aturan berjalan tertib di lapangan, tim gabungan yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bengkulu, Dinas ESDM, Satpol PP, Pertamina Patra Niaga, dan aparat penegak hukum akan menjalankan pengawasan berkala serta penindakan sanksi di SPBU. Selain itu, warga atau pelaku usaha yang melakukan pembelian bahan bakar menggunakan jeriken diwajibkan melampirkan surat rekomendasi resmi dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
Berita terkait
- Pertamina Sumbagsel Tata Pembelian BBM di Enam SPBU Bengkulu3 Nov 2026, 17.15 WIB