BengkuluEkonomi

Pemprov Bengkulu Sepakati Pencatatan Ekspor CPO Langsung dari Daerah Asal

Pemprov Bengkulu menyepakati pencatatan ekspor CPO langsung dari daerah asal mulai 1 Desember 2026 untuk mengoptimalkan dana bagi hasil perkebunan.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Pertemuan koordinasi pencatatan ekspor minyak kelapa sawit mentah antara Pemprov Bengkulu dan Bank Indonesia.
Foto: Badan Karantina Indonesia

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyepakati pencatatan ekspor 1.314.501 ton minyak kelapa sawit mentah langsung dari daerah asal di Kota Bengkulu, Bengkulu, pada Rabu, 4 November 2026.

Kesepakatan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit dari pemerintah pusat. Peningkatan penerimaan daerah tersebut diarahkan langsung untuk membiayai perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta penyediaan infrastruktur umum yang dibutuhkan warga. Selama ini, sebagian komoditas kelapa sawit mentah atau crude palm oil asal daerah tidak tercatat resmi saat dikirim ke luar wilayah. Akibat ketiadaan pencatatan daerah asal tersebut, Provinsi Bengkulu kehilangan hak penerimaan dana transfer perkebunan yang seharusnya dapat dipakai membenahi fasilitas transportasi masyarakat.

Bengkulunow sebelumnya memberitakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mewajibkan pencantuman label asal daerah pada setiap pengiriman minyak kelapa sawit mentah mulai Desember 2026 dalam pertemuan di Kabupaten Mukomuko. Persoalan bermula dari kebiasaan pengiriman komoditas sawit Bengkulu yang dikapalkan melalui pelabuhan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat tanpa identitas daerah asal. Praktik tersebut membuat komoditas terdata atas nama daerah lain sehingga merugikan catatan perdagangan dan melemahkan dasar penuntutan hak dana bagi hasil. Di sisi lain, ribuan truk angkutan kelapa sawit bertonase besar terus melintasi rute darat sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan milik daerah.

Pencatatan langsung komoditas sawit tersebut diputuskan melalui Focus Group Discussion yang mempertemukan berbagai pihak pemangku kepentingan. Forum koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Balai Karantina Bengkulu, Bupati Mukomuko, serta perwakilan perusahaan pengolahan sawit Mukomuko. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume produksi minyak kelapa sawit mentah Provinsi Bengkulu mencapai 1.314.501 ton pada tahun 2025. Seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan sepakat mewajibkan pencatatan ekspor komoditas kelapa sawit atas nama Provinsi Bengkulu secara terpadu.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian memaparkan bahwa hilirisasi komoditas perkebunan di daerah sebenarnya telah menghasilkan ragam produk yang bernilai tinggi namun terkendala administrasi pengiriman. "Selama ini hasil bumi dengan hilirisasi sangat luas, ada 32 produk turunan kelapa sawit, pengiriman CPO ke provinsi tetangga dan belum dicatat oleh Provinsi Bengkulu. Sehingga tidak bisa memanfaatkan dana bagi hasil yang bisa kembali ke Bengkulu," ujar Mian.

Dukungan terhadap pendataan komoditas perkebunan ditegaskan pula oleh otoritas perkarantinaan daerah melalui pengawasan dan pelacakan arus barang di pintu keluar. Kepala Balai Karantina Bengkulu Betty Fajarwati menyatakan kesiapannya dalam mengawal sistem ketertelusuran produk ekspor daerah. "Kami sangat mendukung sinergi dalam pencatatan ekspor produk unggulan Bengkulu. Ketertelusuran tersebut akan kembali ke masyarakat untuk perbaikan infrastruktur dalam mendukung kemajuan ekonomi Bengkulu. Dan dunia mencatat bahwa produk kelapa sawit beserta turunannya adalah Bengkulu," kata Betty Fajarwati.

Perusahaan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan mengenai pelaksanaan kewajiban teknis pencatatan ekspor tersebut.

Dalam peta perkebunan kelapa sawit nasional, Provinsi Bengkulu menempati peringkat ke-11 dari 38 provinsi di Indonesia berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik. Potensi sektor perkebunan tersebut tidak hanya terbatas pada produksi minyak kelapa sawit mentah melainkan mencakup 32 varian produk turunan kelapa sawit dari program hilirisasi. Komoditas unggulan ini memerlukan pengakuan identitas resmi di pasar internasional agar kontribusi riil perekonomian daerah diakui secara penuh.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama, kebijakan pencatatan seluruh ekspor CPO atas nama Provinsi Bengkulu mulai berlaku resmi pada 1 Desember 2026. Guna mempermudah proses legalitas dan jaminan mutu, para pelaku usaha pengolahan kelapa sawit dapat memanfaatkan layanan konsultasi Klinik Ekspor yang disediakan di kantor Balai Karantina Bengkulu maupun melalui situs resminya.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Bengkulu