BengkuluPemerintahan

Pemprov Bengkulu Soroti Angkutan ODOL Penyebab Kerusakan Jalan Nasional

Pemprov Bengkulu menyoroti angkutan ODOL bermuatan 25–26 ton yang merusak jalan nasional berkapasitas batas daya tahan 12 ton.

RRedaksi Bengkulunow
··2 menit baca
Kendaraan angkutan barang melintas di jalur jalan nasional Provinsi Bengkulu yang sedang diperbaiki.
Foto: ANTARA News

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyoroti angkutan bermuatan berlebih atau ODOL di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu. Angkutan barang ini menjadi penyebab utama cepat rusaknya fasilitas jalan nasional di wilayah Bengkulu.

Lalu lalang kendaraan angkutan barang bermuatan berlebih ini memberikan dampak langsung bagi warga di Provinsi Bengkulu. Sarana jalan nasional yang telah diperbaiki oleh pihak pemerintah menjadi cepat rusak kembali akibat beban tonase berlebih. Kerusakan prasarana jalan nasional tersebut secara langsung mengganggu kelancaran serta kenyamanan mobilitas harian masyarakat yang beraktivitas di wilayah Provinsi Bengkulu.

Masalah rusaknya fasilitas umum ini dipicu oleh lalu lintas kendaraan angkutan dari sektor tambang dan perkebunan. Kendaraan angkutan tambang dan perkebunan tersebut melintas dengan membawa beban muatan sebesar 25–26 ton. Beban kendaraan barang ini melampaui batas tonase kapasitas jalan nasional di Bengkulu yang sejatinya hanya dirancang untuk kekuatan batas 12 ton.

Menanggapi persoalan angkutan bermuatan berlebih ini, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat pembahasan serta pelaksanaan razia kendaraan di lapangan. Selain kegiatan razia, penanganan fisik darurat terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada ruas jalan yang mengalami kerusakan. Langkah pekerjaan pembetonan jalan dikerjakan di wilayah utara Provinsi Bengkulu. Pembetonan dan perbaikan fisik ini difokuskan pula pada jalur Bengkulu-Mukomuko yang terdampak bencana longsor.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso memberikan penjelasan terkait kendala operasional kendaraan bermuatan berlebih pada lintasan jalan publik. "Kalau secara aturan kendaraan itu harus membangun jalan sendiri, tapi kenyataannya masih melalui jalan yang ada sehingga menjadi kendala, apalagi tonasenya tidak bisa dikontrol," kata Tejo Suroso.

Pengusaha angkutan batu bara, TBS sawit, dan CPO belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Dalam ketentuan konteks aturan yang berlaku, kendaraan operasional dari perusahaan tambang dan perkebunan besar diwajibkan untuk membangun serta menggunakan sarana jalan khusus sendiri. Penggunaan jalur transportasi khusus tersebut bertujuan agar kendaraan angkutan barang tidak merusak atau membebani fasilitas jalan umum nasional.

Langkah berikutnya yang akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu adalah pengawasan bersama atas lalu lintas angkutan. Dinas PUPR Provinsi Bengkulu mengimbau partisipasi aktif warga masyarakat untuk ikut serta mengawasi muatan tonase kendaraan yang melintas di jalan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan tonase muatan diharapkan dapat menjaga ketahanan hasil perbaikan fisik jalan nasional agar tahan lama.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Bengkulu