Polda Bengkulu Ungkap 15 Kasus BBM Subsidi dan Sita 12.037 Liter
Polda Bengkulu mengungkap 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, menetapkan 15 tersangka, dan menyita 12.037 liter BBM di Provinsi Bengkulu.

Kepolisian Daerah Bengkulu mengungkap 15 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Bengkulu dan polres jajaran, Selasa, 3 November 2026, serta menyita total 12.037 liter BBM.
Tindakan penegakan hukum ini memastikan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi terlindungi dari penyelewengan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pengungkapan perkara tersebut dinilai krusial karena praktik penyelewengan berpotensi merugikan keuangan negara. Selain menimbulkan kerugian negara, penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat mengganggu ketersediaan pasokan. Distribusi energi bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan subsidi juga terganggu akibat tindakan ilegal tersebut.
Dalam operasi penindakan di berbagai wilayah hukum tersebut, kepolisian menyita barang bukti ribuan liter bahan bakar solar dan pertalite. Total volume bahan bakar minyak bersubsidi yang berhasil disita kepolisian mencapai 12.037 liter. Jumlah sitaan tersebut terbagi atas 9.784 liter bio solar serta 2.253 liter pertalite. Barang bukti bahan bakar minyak tersebut diamankan dari berbagai tempat kejadian perkara di polres jajaran.
Penyitaan barang bukti dalam jumlah signifikan tercatat di beberapa wilayah kabupaten. Dari total sitaan yang dikumpulkan, barang bukti terbanyak disita di Kabupaten Kepahiang dengan volume mencapai 5.100 liter bahan bakar minyak. Sementara itu, jajaran kepolisian di Kabupaten Rejang Lebong menyita barang bukti sebanyak 3.300 liter bahan bakar minyak bersubsidi.
Penindakan terhadap penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi ini merupakan hasil kerja keras Polda Bengkulu beserta polres jajaran. Dari 15 kasus yang diungkap di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, kepolisian menetapkan 15 orang sebagai tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bengkulu Komisaris Besar Polisi Imam Wijayanto merilis perkembangan penanganan perkara tersebut secara resmi pada Selasa, 3 November 2026.
Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto menjelaskan rincian sebaran para tersangka dari masing-masing satuan kewilayahan. "15 kasus dengan15 tersangka tersebut merupakan pengungkapan dari Polda Jajaran, yakni 3 tersangka dari Polres Bengkulu Utara, Polresta Bengkulu 3 tersangka, Bengkulu Selatan 2 tersangka, dan lainnya masing-masing satu tersangka," kata Imam.
Kepolisian Daerah Bengkulu memastikan penindakan terhadap penyimpangan energi subsidi akan terus diperketat di seluruh tingkatan satuan. Imam menambahkan, "Polda Bengkulu terus akan memperkuat pengawasan, melakukan penindakan secara profesional, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi,"
Sebanyak 15 tersangka penyalahgunaan BBM belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, para tersangka menghadapi ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun serta ancaman sanksi pidana denda maksimal mencapai Rp60 miliar.
Menindaklanjuti proses hukum yang berjalan, Polda Bengkulu menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.