BengkuluKesehatan

Sebanyak 3.716 Peserta PBI-JK di Bengkulu Utara Dinonaktifkan dari Pembiayaan APBN

Pemerintah menonaktifkan 3.716 peserta PBI-JK di Bengkulu Utara akibat pemutakhiran data DTSEN dan perubahan desil tingkat kesejahteraan.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara memberikan penjelasan terkait penonaktifan kepesertaan PBI-JK di Argamakmur.
Foto: Disway

Sebanyak 3.716 peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, resmi dinonaktifkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak 25 Oktober 2026.

Penonaktifan tersebut berdampak pada 3.716 peserta jaminan kesehatan yang kehilangan tanggungan premi gratis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini menyebabkan ribuan warga di Bengkulu Utara tersebut berisiko terkendala saat mengakses layanan kesehatan.

Mengapa ribuan peserta PBI-JK dinonaktifkan?

Penonaktifan sebanyak 3.716 peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK) ini terjadi menyusul adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah pusat memperbarui status kepesertaan jaminan kesehatan melalui penyesuaian berkala data kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemutakhiran data DTSEN tersebut, terjadi pergeseran atau perubahan desil kesejahteraan pada daftar penerima bantuan iuran. Penyesuaian kelompok desil ekonomi ini membuat daftar kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat diverifikasi ulang oleh pemerintah pusat.

Kementerian Sosial menetapkan bahwa penerima manfaat program PBI-JK yang dibiayai APBN diprioritaskan bagi kelompok masyarakat miskin. Prioritas bantuan iuran pemerintah pusat tersebut ditujukan secara khusus untuk warga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5 DTSEN.

Peserta yang status kesejahteraannya dinilai mengalami peningkatan dan berada di luar kelompok desil 1 sampai desil 5 akhirnya dinonaktifkan. Pemutakhiran status desil kesejahteraan inilah yang menjadi pertimbangan utama diterbitkannya kebijakan penonaktifan peserta.

Bagaimana rincian data peserta yang dinonaktifkan?

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajad menjelaskan rincian data kepesertaan yang dinonaktifkan tersebut di Argamakmur, Bengkulu Utara. Agus Sudrajad menerangkan bahwa dari total 3.716 peserta nonaktif, tidak seluruhnya disebabkan oleh pergeseran desil ekonomi keluarga semata.

Berdasarkan pendataan Dinas Sosial Bengkulu Utara, sebanyak 314 peserta dinyatakan nonaktif karena telah berpindah segmen kepesertaan jaminan kesehatan. Selain peserta yang berpindah segmen, tercatat pula sebanyak 80 peserta penerima bantuan jaminan kesehatan yang telah meninggal dunia.

Mengenai komposisi data penonaktifan peserta tersebut, Agus Sudrajad memberikan penjelasan resminya. "Dari total 3.716 jiwa, sebanyak 314 tercatat pindah segmen kepesertaan dan 80 jiwa lainnya meninggal dunia," ujar Agus Sudrajad.

Catatan 80 peserta yang meninggal dunia serta 314 peserta yang berpindah segmen melengkapi rekapitulasi 3.716 jiwa yang dinonaktifkan di daerah. Sisa peserta lainnya dari total angka tersebut dinonaktifkan murni akibat perubahan desil tingkat kesejahteraan dalam data DTSEN.

Apa dasar hukum penonaktifan kepesertaan PBI-JK?

Kebijakan penonaktifan ribuan peserta jaminan kesehatan di Bengkulu Utara ini berpedoman penuh pada regulasi resmi pemerintah pusat. Penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan gratis tersebut dijalankan berdasarkan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 226/HUK tertanggal 25 Oktober 2026. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 226/HUK tersebut menjadi acuan legalitas pembaruan data penerima bantuan PBI-JK yang ditanggung melalui kas APBN.

Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 226/HUK menjadi dasar Dinas Sosial Bengkulu Utara dalam memverifikasi status kepesertaan warga. Berdasarkan keputusan kementerian tersebut, sebanyak 3.716 peserta PBI-JK di Bengkulu Utara resmi dinyatakan nonaktif dari pembiayaan premi kesehatan APBN.

Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Apa yang harus dilakukan warga yang dinonaktifkan?

Dinas Sosial Bengkulu Utara mengumumkan informasi penonaktifan kepesertaan ini sekaligus meminta masyarakat mengambil langkah proaktif. Warga diimbau untuk segera memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masing-masing guna memastikan kartu jaminan kesehatan tetap aktif.

Pemeriksaan keaktifan status kepesertaan JKN mandiri diperlukan agar masyarakat mengetahui kepastian jaminan perlindungan kesehatan keluarga. Hal ini dapat menghindarkan warga dari potensi kendala pembiayaan saat sewaktu-waktu membutuhkan penanganan medis darurat di fasilitas kesehatan.

Masyarakat tidak mampu yang terdampak penonaktifan kepesertaan ini tetap memperoleh peluang untuk mendapatkan kembali bantuan premi pemerintah. Warga tidak mampu yang merasa masih memenuhi syarat berhak mengajukan usulan pendaftaran baru atau mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan.

Mekanisme pengusulan pendaftaran baru maupun permohonan reaktivasi kepesertaan PBI-JK dapat diproses secara langsung melalui Dinas Sosial Bengkulu Utara. Warga yang membutuhkan dapat menempuh mekanisme pelayanan administrasi yang disediakan oleh petugas dinas sosial setempat.

Terkait hak masyarakat miskin, Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajad menegaskan keterbukaan pengusulan tersebut. "Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu dan merasa masih berhak mendapatkan program ini, bisa melakukan pengecekan sekaligus mengusulkan kembali pendaftaran atau reaktivasi," kata Agus Sudrajad.

Masyarakat Bengkulu Utara yang terkendala penonaktifan PBI-JK diharapkan segera mendatangi kantor Dinas Sosial di Argamakmur guna memproses usulan baru atau reaktivasi kepesertaan jaminan kesehatan.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Bengkulu