DJP Catat Penerimaan Pajak Ekonomi Digital di Jakarta Tembus Rp58,75 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun per 30 September 2026.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, setoran triliunan rupiah ini masuk langsung ke kas negara dari aktivitas transaksi digital harian. Namun, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bersama platform digital harus menyesuaikan sistem administrasi pemotongan pajak mereka. Penunjukan badan usaha sebagai pemungut pajak menuntut kesiapan tata kelola internal serta kepatuhan administratif dalam memotong pajak pertambahan nilai dari setiap transaksi konsumen.
Penerimaan pajak tersebut dihimpun melalui penunjukan badan usaha digital sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik, aset kripto, teknologi finansial, serta transaksi Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau SIPP. Dari total Rp58,75 triliun, realisasi penerimaan terbesar disumbang oleh PPN PMSE dengan nilai mencapai Rp45,21 triliun. Selain itu, pajak dari transaksi SIPP menyumbang penerimaan sebesar Rp5,96 triliun ke kas negara.
Dua sektor digital lainnya turut mencatatkan kontribusi penerimaan yang signifikan hingga akhir September 2026. Pajak transaksi teknologi finansial menghasilkan penerimaan sebesar Rp5,40 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari pajak transaksi aset kripto membukukan angka sebesar Rp2,18 triliun. Akumulasi penerimaan dari empat klaster perpajakan digital ini melengkapi total pendapatan negara dari sektor ekonomi daring.
Dari sisi kepatuhan pemungut, tercatat sebanyak 280 pelaku usaha PMSE telah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN hingga akhir September 2026. Dari keseluruhan entitas yang ditunjuk tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha telah merealisasikan pemungutan serta penyetoran pajak ke kas negara. Pada September 2026, otoritas pajak menunjuk tiga entitas baru, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V., serta memproses perubahan data Niantic International Ltd.
Pemerintah memperluas basis pemungutan pajak agar laju pertumbuhan ekonomi digital selaras dengan kepatuhan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan komitmen otoritas fiskal dalam mengawal penerimaan dari aktivitas daring ini. Bimo Wijayanto mengatakan, "Direktorat Jenderal Pajak terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan perpajakan."
Dari sudut pandang pelaku usaha, kebijakan penarikan pajak digital ini mendapatkan sorotan dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta para pedagang daring. Melalui ulasan opini publik, disorot bahwa skema pemungutan berbasis omzet berpotensi menekan laba tipis UMKM jika tidak diimbangi data yang presisi dan kemudahan koreksi administrasi.
Secara historis, DJP telah menghimpun PPN PMSE secara berkala sejak 2020 hingga berhasil mengumpulkan total Rp45,21 triliun per September 2026. Realisasi penerimaan PPN PMSE bermula dari Rp731,4 miliar pada 2020, lalu meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021. Tren kenaikan berlanjut menjadi Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, serta Rp8,44 triliun pada 2024. Tren positif berlanjut dengan penerimaan sebesar Rp10,32 triliun pada 2025, dan sepanjang Januari hingga September 2026 telah terkumpul Rp9,54 triliun.
Sebagai tindak lanjut ke depan, DJP terus melakukan pengawasan dan pembaruan terhadap basis pemungut pajak PMSE maupun transaksi digital lainnya.