DPR dan Kemenag Soroti Penggerebekan Lembaga Hamalatul Quran di Sukoharjo

Komisi III DPR dan Kemenag menyoroti penggerebekan lembaga Hamalatul Quran oleh kepolisian di Sukoharjo yang berdampak psikologis pada santri.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Gedung lembaga pendidikan Hamalatul Quran di Sukoharjo Jawa Tengah pascapenggeledahan kepolisian
Foto: ANTARA News Megapolitan

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah dan Kementerian Agama menyoroti penggerebekan lembaga Hamalatul Quran oleh kepolisian pada 27 Oktober 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah.

Tindakan aparat penegak hukum tersebut berdampak langsung terhadap kondisi santriwati serta anak-anak peserta didik di Hamalatul Quran yang mengalami keresahan dan potensi trauma psikologis. Suasana belajar mengajar terganggu menyusul kedatangan personel kepolisian pada waktu istirahat mereka. Peristiwa ini memicu kekhawatiran para wali murid mengenai jaminan rasa aman, perlindungan anak, serta kelangsungan pendidikan bagi para santri di lingkungan lembaga tersebut.

Duduk perkara bermula dari peristiwa perusakan dan pembakaran warung mi dan babi di Sukoharjo pada 12 September 2026. Menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut, aparat gabungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepolisian Resor Sukoharjo, dan Korps Brigade Mobil mendatangi lokasi Hamalatul Quran pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026. Aparat melakukan penggeledahan di fasilitas Hamalatul Quran yang berada di wilayah Sukoharjo serta Karanganyar. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyita sejumlah barang inventaris pesantren sebelum akhirnya mengembalikannya kepada pihak pengelola.

Aksi penggeledahan dini hari itu memicu kritik keras dari parlemen karena dinilai memuat dugaan intimidasi dan pelanggaran prosedur. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Abdullah pada Minggu, 1 November 2026, meminta pimpinan kepolisian mengevaluasi penanganan perkara yang melibatkan anak-anak dengan perspektif hak asasi manusia. Abdullah menegaskan bahwa legalitas tindakan aparat di lapangan harus transparan. "Setiap agenda kepolisian harus berdasarkan surat perintah yang jelas dan terukur. Apa tujuannya, apa motif yang sedang diselidiki, dan apa dasar hukumnya. Jangan sampai hanya bermodal kabar angin kemudian aparat langsung melakukan penggerebekan," ujar Abdullah.

Abdullah juga mendesak pengusutan tuntas atas mekanisme penggeledahan agar kepolisian menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Parlemen mengingatkan aparat tidak bertindak semaunya saat menjalankan tugas penindakan kriminal di tengah lingkungan pendidikan keagamaan. "Kapolri harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat bisa bertindak semaunya tanpa mempertanggungjawabkan prosedur yang dijalankan. Semua harus dibuka secara terang benderang," kata Abdullah.

Mengenai status kelembagaan Hamalatul Quran, terdapat perbedaan laporan antara sejumlah media. Hukumonline menyebut lembaga tersebut sebagai Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an. Sementara itu, ANTARA News Megapolitan melaporkan bahwa Hamalatul Quran bukan pondok pesantren binaan Kementerian Agama melainkan rumah tahfiz. Fasilitas tersebut belum mengantongi izin operasional pesantren serta belum memenuhi rukun pesantren atau arkanul ma'had. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin pada Senin, 2 November 2026, memastikan pihaknya mengawal hak belajar anak-anak di lembaga tersebut.

Menanggapi kritik yang berkembang, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir menyatakan Polri mendalami keluhan secara objektif melalui fungsi Profesi dan Pengamanan. Pihak kepolisian menyampaikan empati kepada para santri yang terdampak penggeledahan tersebut. Selain melakukan pemeriksaan internal melalui Propam, kepolisian telah mengembalikan seluruh barang inventaris milik lembaga yang sempat dibawa oleh aparat saat penggeledahan berlangsung.

Rangkaian penggeledahan dan penggerebekan tersebut dipicu oleh pengusutan kasus pidana perusakan serta pembakaran tempat makan warung mi dan babi di Sukoharjo pada 12 September 2026. Aparat kepolisian memfokuskan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa perusakan tempat usaha tersebut. Namun, pelaksanaan tindakan kepolisian pada dini hari di lingkungan lembaga yang dihuni anak-anak memunculkan sorotan luas dari berbagai pihak.

Sebagai langkah berikutnya, Kementerian Agama memfasilitasi pendampingan psikologis dan keberlanjutan hak belajar bagi peserta didik rumah tahfiz tersebut. Pada saat yang sama, pengawasan internal Propam Polri menindaklanjuti dugaan penyimpangan prosedur penggeledahan untuk memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional