Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar Suap HGB ATR/BPN Jadi Dana Talangan NU di Jakarta

Tersangka Fahd Arafiq mengeklaim uang Rp70 miliar dalam perkara suap perizinan HGB ATR/BPN merupakan dana talangan yang dipinjamkan untuk Muktamar NU.

RRedaksi Bengkulunow
··2 menit baca
Tersangka Fahd Arafiq memberikan keterangan pers terkait dana Muktamar NU di Gedung KPK Jakarta.
Foto: CNN Indonesia

Tersangka suap pengurusan hak guna bangunan Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengeklaim uang Rp70 miliar merupakan dana talangan Muktamar NU di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026.

Pernyataan tersebut menyeret nama organisasi Nahdlatul Ulama ke dalam pusaran kasus korupsi perizinan yang menjerat delapan orang tersangka. Dugaan aliran dana turut menyentuh 39 kantor pertanahan di Jawa Timur yang diduga dimintai pungutan uang saku muktamar. Satu kantor pertanahan daerah menyiapkan uang Rp30 juta untuk rombongan menteri, sementara dugaan persekot mencapai Rp 40-50 juta per PCNU.

Fahd mengaku sempat berulang kali menolak permintaan uang mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang awalnya meminta Rp100 miliar. Ia akhirnya memberikan dana talangan tersebut akibat adanya pencatutan nama petinggi. Tersangka Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq mengatakan, "KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,". Perkara bermula dari operasi tangkap tangan KPK terkait HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor pada 14 September 2026. KPK menetapkan delapan orang tersangka pada 15 September 2026.

Terkait identitas tersangka, CNN Indonesia menyebutkan nama lengkap terbuka meliputi Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, dan Lampri. Sebaliknya, ANTARA News Sumbar menyamarkan nama tersangka menggunakan inisial FEF alias FA, AS, L, I SCM, dan APA. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf membantah keras tudingan aliran dana tersebut. Saifullah Yusuf menegaskan, "Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,". Nusron Wahid menyatakan kedatangannya ke luar kota didasari izin dinas resmi Setneg dan membantah ada kegiatan tanpa dasar. Pihak KPK belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Perkara ini berakar dari OTT KPK pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Kasus tersebut menjerat sejumlah pejabat pusat serta daerah di Kementerian ATR/BPN. Penyidik KPK menggeledah kementerian, kantor swasta, dan sejumlah kantor pertanahan pada 17 sampai 29 September 2026. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sempat diperiksa KPK selama lima setengah jam pada 4 November 2026. Nama organisasi keagamaan terseret akibat kabar aliran uang dan permintaan sumbangan kantor pertanahan menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang.

PBNU menunggu pembuktian fakta dan dokumen di persidangan mendatang untuk memastikan kebenaran aliran dana tersebut. Sementara itu, KPK melanjutkan penyidikan perkara dugaan suap perizinan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional