NasionalPemerintahan

Foto Resmi Gibran Dicopot di Kemenko Perekonomian Jakarta dan Pemprov Banten

Foto resmi Gibran Rakabuming Raka dicopot di Kemenko Perekonomian Jakarta dan Pemprov Banten menyusul pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden RI.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Pencopotan atribut resmi wakil presiden di ruang pertemuan instansi pemerintah Jakarta dan Serang Banten.
Foto: CNN Indonesia

Foto resmi Gibran Rakabuming Raka dicopot di Gedung Kemenko Perekonomian di Jakarta dan Kantor Gubernur Banten di Kota Serang pada Jumat, 13 November 2026, menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pengunduran diri ini berdampak langsung pada terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di tingkat kepemimpinan nasional. Kondisi ini memicu penurunan atribut foto resmi wakil presiden di instansi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta lingkungan sekolah. Berhentinya pejabat tinggi negara ini mengubah tata kelola protokoler di berbagai ruang kerja birokrasi dan institusi pendidikan di Indonesia.

Duduk perkara bermula dari dinamika politik daerah akibat polemik keabsahan surat keterangan ijazah milik wakil presiden. Bengkulunow sebelumnya memberitakan aksi penurunan foto Wapres Gibran terjadi di Bima, Jawa Timur, dan Grobogan menyusul polemik keabsahan surat keterangan ijazah miliknya. Penurunan foto sebelumnya terjadi di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bima oleh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada Kamis (12/11/2026). Di Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menurunkan foto tersebut dari ruang kerjanya pada Rabu (11/11/2026). Aksi serupa sempat berlangsung di Madrasah Aliyah Plus Al Hidayah Grobogan pada Senin (9/11/2026) sebelum diselesaikan lewat mediasi. Rangkaian peristiwa di daerah tersebut mendahului penyerahan surat pengunduran diri Gibran di tingkat pusat.

Kronologi berlanjut pada Kamis, 12 November 2026, saat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke pimpinan MPR. Menanggapi surat pengunduran diri tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa posisi wakil presiden resmi kosong sejak Gibran menyatakan mundur. Penyerahan surat berhenti ini menjadi dasar resmi bagi lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil tindakan administratif terkait penataan atribut kenegaraan.

Pencopotan foto Gibran mulai dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, di Graha Sawala Kemenko Perekonomian di Jakarta. Pada hari yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung ketiadaan foto wakil presiden dalam pertemuan diplomatik di kementeriannya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari 70 duta besar dan diplomat asing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, "Kalau Anda lihat di ruangan ini, ada foto Presiden di sebelah kiri, dan kita tidak punya foto Wakil Presiden di sebelah kanan. Jadi saya pikir ini akan kosong,"

Pencopotan foto wakil presiden juga berlangsung di Pendopo dan aula Kantor Gubernur Banten di Kota Serang pada Jumat, 13 November 2026. Penurunan foto dilakukan di aula kementerian serta gedung pemerintah daerah dan sekolah dengan arahan agar tetap memperlakukannya secara layak serta menjaga marwahnya. Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan menyatakan, "Yang harus kita jaga marwahnya, yang harus kita jaga harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta memperlakukan foto itu dengan tidak baik,"

Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Konteks ketatanegaraan mencatat bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat berhenti dari kursi wakil presiden kepada pimpinan MPR. Menurut ketentuan UUD 1945, proses pengunduran diri tidak mensyaratkan penetapan pemberhentian terlebih dahulu oleh lembaga perwakilan. Konstitusi juga membebankan mandat kepada MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden tersebut dalam tenggat waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Sebagai langkah berikutnya, Pemerintah Provinsi Banten memperbolehkan pencopotan foto Gibran secara layak di seluruh gedung instansi pemerintah daerah dan sekolah. Di tingkat parlemen, MPR akan menggelar langkah-langkah formal untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden paling lambat dalam 60 hari sesuai amanat konstitusi.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional