Hakim Vonis Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto 5 Tahun Penjara Kasus Suap Nikel

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis eks Ketua Ombudsman Hery Susanto 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta dalam perkara suap tambang nikel.

RRedaksi Bengkulunow
··2 menit baca
Sidang pembacaan vonis perkara suap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat
Foto: detikNews

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta, Kamis (5/11/2026). Vonis dijatuhkan terkait suap tata kelola pertambangan nikel.

Putusan ini memastikan terdakwa tetap ditahan atas tindak pidana korupsi yang mencederai integritas lembaga pengawas pelayanan publik. Selain hukuman kurungan badan, aset rumah milik Hery Susanto di Pulo Gebang ikut diperhitungkan untuk menutup kewajiban uang pengganti kepada negara.

Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan terdakwa terbukti menerima suap uang serta rumah untuk memanipulasi dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI. "Mengadili, menyatakan Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," ujar Dwi Elyarahma Sulistyowati.

Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dengan ketentuan subsider 100 hari kurungan bila tidak dibayar. Majelis juga menyita aset tempat tinggal terdakwa di wilayah Jakarta Timur. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp 3.875.000.000 dan terhadap rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa," kata Dwi Elyarahma Sulistyowati.

Dalam perkara ini, terdakwa menerima aliran suap ketika menjabat di Ombudsman RI demi mengatur isi laporan terkait sengketa pertambangan. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mendakwa total nilai suap berupa uang dan barang mencapai Rp4,8 miliar. Pada 24 September 2026, jaksa menuntut terdakwa menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Mengenai tuntutan uang pengganti, terdapat perbedaan catatan antara media massa, yaitu Rp4,19 miliar menurut pemberitaan detikNews dan ANTARA News Sulteng, sedangkan Kompas.com menyebut Rp4,15 miliar.

Suap tersebut diberikan agar laporan Ombudsman menyatakan penetapan PNBP PKH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebagai perbuatan malaadministrasi. Terdakwa juga diminta memanipulasi laporan agar penolakan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk PT Mitra Kumala Energi dinyatakan malaadministrasi. Dalam hal izin tambang serupa, Kompas.com mencatat nama perusahaan PT Gold Nala Raya, sedangkan ANTARA News Sulteng memberitakannya sebagai PT Gold Telen River. Putusan ini didasarkan pada Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Hery Susanto belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Setelah pembacaan vonis ini, Hery Susanto diwajibkan membayar uang pengganti Rp3,875 miliar atau menjalani pidana kurungan pengganti selama 3 tahun jika tidak membayar.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional