Kemendagri Minta Kepala Daerah Tuntaskan Formula Upah Minimum 2027 di Jakarta
Pemerintah pusat menginstruksikan kepala daerah mengawal penetapan upah minimum 2027 di Jakarta menjelang batas akhir pengesahan pada 21 November 2026.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/11/2026), untuk mengawal penetapan upah minimum 2027 sebelum tenggat 21 November 2026.
Keputusan ini mengikat seluruh buruh dan pengusaha di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penetapan selesai tepat waktu melalui forum dialog tripartit. Proses ini bertujuan menentukan formula pengupahan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan hidup layak para pekerja.
Menteri Dalam Negeri memimpin rapat koordinasi sosialisasi pengupahan tersebut di Gedung Sasana Bhakti Praja. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera menggelar perundingan resmi bersama perwakilan serikat buruh dan organisasi pengusaha. Terkait perumusan angka pengupahan di setiap wilayah, Muhammad Tito Karnavian menyatakan, "Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,".
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan pedoman teknis perumusan upah minimum bagi pemerintah daerah. Yassierli mengatakan, "Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),". Rincian pedoman tersebut ditujukan sebagai acuan penetapan angka upah di tingkat daerah.
Sebelumnya, pada Sabtu (14/11/2026), formulasi pengupahan dalam regulasi ketenagakerjaan baru menuai sorotan dari kalangan pengamat. Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto mengkritisi formulasi upah dalam aturan anyar tersebut karena dinilai masih berisiko melanggengkan ketimpangan pengupahan antardaerah. Arif Novianto mencatat contoh variasi besaran upah minimum yang berada di angka Rp2,4 juta di Yogyakarta dan mencapai Rp5,7 juta di Jakarta.
Menanggapi instruksi tersebut, pemerintah daerah dan pengusaha diminta oleh Mendagri untuk berdialog secara tripartit bersama serikat pekerja. Langkah dialog bersama ini diarahkan untuk mencapai kesepakatan besaran upah yang proporsional di seluruh wilayah.
Aturan pengupahan ini berlandaskan revisi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026), yang memuat 23 bab dan 313 pasal. Pengesahan undang-undang tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Formula pengupahan dalam undang-undang baru ini menggabungkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1, serta survei Kebutuhan Hidup Layak tingkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan segera menerbitkan surat edaran rincian penetapan upah minimum beserta data statistik BPS. Pemerintah provinsi wajib mengesahkan Upah Minimum Provinsi paling lambat 21 November 2026, disusul penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat 25 November 2026. Penetapan upah minimum sektoral provinsi dan sektoral kabupaten/kota dilakukan masing-masing lima hari setelah penetapan UMP dan UMK, sebelum seluruh proses ditargetkan Kementerian Dalam Negeri tuntas pada Desember 2026.