NasionalEkonomi

Kemenkeu Catat Defisit APBN Capai Rp379,3 Triliun per Oktober 2026 di Jakarta

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per Oktober 2026 sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB dan masih berada di dalam batas target tahunan.

RRedaksi Bengkulunow
··2 menit baca
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan realisasi APBN Oktober 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta.
Foto: CNBC Indonesia

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir Oktober 2026 mengalami defisit Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari produk domestik bruto di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Posisi anggaran tersebut berdampak langsung kepada masyarakat karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong mempercepat realisasi belanja prioritas di sisa dua bulan tahun anggaran 2026. Penyaluran belanja negara ini ditujukan agar manfaat anggaran dapat segera diterima oleh warga melalui program pembangunan serta perputaran kegiatan ekonomi di daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 telah terserap sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari total pagu anggaran. Pada periode yang sama, pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target. Realisasi belanja yang lebih besar daripada pendapatan negara tersebut menyebabkan defisit anggaran Rp379,3 triliun, kendati posisi keseimbangan primer masih membukukan surplus sebesar Rp114,8 triliun.

Dari rincian pendapatan negara, pos penerimaan pajak telah menyumbang dana sebesar Rp1.796,8 triliun atau mencapai 76,2 persen dari target. Sektor penerimaan kepabeanan dan cukai menghimpun Rp267,2 triliun atau setara 79,5 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah berjalan senilai Rp595,2 triliun dari total target pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp689 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi defisit APBN berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. "Defisit 1,47% dari PDB, ini on track dari target defisit 2,85% dari PDB," kata Suahasil saat memaparkan capaian APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan.

Suahasil menjelaskan bahwa defisit anggaran bukan kerugian bagi keuangan negara, melainkan instrumen belanja bagi kepentingan publik. "Memang ini lah APBN kita didesain dari sejak awal. Karena itu kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," ujar Suahasil.

Kementerian Keuangan mematok proyeksi defisit tahun berjalan sebesar 2,85 persen terhadap PDB dan menjaga agar tidak melampaui batasan undang-undang sebesar 3 persen dari PDB. Secara tahunan, pendapatan negara tercatat tumbuh 23,9 persen dan belanja negara tumbuh 15,6 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga telah melampaui target tahunan berkat penertiban kawasan hutan serta surplus Bank Indonesia.

Untuk sisa dua bulan anggaran, pemerintah harus mengejar pemenuhan sisa target pendapatan sebesar Rp590,1 triliun pada November dan Desember 2026, termasuk penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun. Selain itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta menuntaskan pencairan sisa belanja senilai Rp945,2 triliun yang biasanya terkonsentrasi saat penyelesaian berbagai kontrak pada Desember 2026.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional