Koalisi Sipil Kritik Komitmen Iklim Indonesia di COP31 Antalya
Masyarakat sipil melontarkan kritik terhadap komitmen iklim Indonesia senilai 1 miliar dolar AS di COP31 Antalya karena kebijakan energi dinilai kontradiktif.

Koalisi masyarakat sipil mengkritik komitmen iklim Indonesia senilai 1 miliar dolar AS pada perhelatan COP31 di Antalya, Turki, Sabtu, 14 November 2026, karena dinilai bertolak belakang dengan kebijakan energi domestik.
Kebijakan ini berdampak pada potensi anggaran negara lebih dari Rp16 triliun dan kelestarian 90 juta hektare tutupan hutan tropis Indonesia. Di samping itu, warga menghadapi perpanjangan risiko beban kesehatan senilai lebih dari Rp52 triliun per tahun akibat pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap.
Duduk perkara bermula saat Walhi Kalimantan Selatan menggelar aksi bersepeda 19 kilometer di Banjarbaru pada Senin, 9 November 2026, guna menyoroti praktik pembungkaman krisis lingkungan jelang konferensi iklim. Persoalan berlanjut ke panggung internasional ketika pemerintah memamerkan capaian pengelolaan limbah, sementara organisasi masyarakat sipil memperingatkan ancaman ekspansi batubara serta deforestasi Proyek Strategis Nasional.
Di arena pertemuan COP31 Antalya, Center of Economic and Law Studies menyoroti rencana perusahaan listrik negara menggunakan batubara kalori rendah pada 16 PLTU. Rencana ini diproyeksikan memicu lonjakan kebutuhan batubara hingga 174 juta metrik ton pada 2027. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik keras langkah tersebut. "Ini tuh kayak petir di siang bolong. Padahal lagi ada COP31 yang semuanya membahas komitmen iklim, masing-masing negara untuk beralih ke energi yang lebih bersih, mencegah karhutla, mencegah ekspansi dari batu bara yang bermasalah, yang kotor, yang bikin kerugian lingkungan, kerugian kesehatan," kata Bhima.
Kritik juga diarahkan pada komitmen kucuran dana 1 miliar dolar AS ke Tropical Forests Forever Facility yang menerapkan batas deforestasi tahunan 0,5 persen. Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengingatkan ancaman kerugian finansial negara akibat deforestasi. "Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda, kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya," tutur Nadia.
Pada hari yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup bersama PT Pertamina Hulu Rokan dan Harita Nickel menggelar diskusi panel di Paviliun Indonesia. Diskusi membahas pemulihan lahan terkontaminasi, bioremediasi, dan reduksi limbah B3. Dalam paparan industri, Harita Nickel mencatat penurunan emisi terhindarkan sebesar 3,15 juta ton CO₂e di Pulau Obi sepanjang 2025.
Terkait kerusakan lingkungan di daerah, media Mongabay.co.id memuat perbedaan estimasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan periode Januari hingga Oktober 2026. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, kebakaran mencakup luasan 27.202,97 hektare. Sebaliknya, data Nusantara Atlas yang juga diberitakan Mongabay.co.id menyebutkan angka kebakaran mencapai sekitar 134.359 hektare.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmen iklim tetap berjalan melalui integrasi pemulihan lahan terkontaminasi dan pemanfaatan limbah B3 ke dalam dokumen Second NDC 2031-2035. Kementerian menyatakan proses pengelolaan limbah tersebut diawasi dengan menerapkan enam lapisan pengaman berbasis regulasi.
Komitmen pendanaan 1 miliar dolar AS untuk TFFF pertama kali diumumkan pemerintah pada COP30 di Belém, Brasil, November 2025. Tata kelola pemulihan lahan dan limbah saat ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan prinsip pencemar membayar. Rentetan banjir besar Kalimantan Selatan 2021 dan karhutla 2026 menjadi latar belakang desakan evaluasi tata kelola lingkungan hidup di tingkat tapak.
Langkah berikutnya, pemerintah akan memasukkan capaian pemulihan lahan dan reduksi emisi sektor limbah ke dalam kerangka pengukuran, pelaporan, dan verifikasi Sistem Registri Nasional untuk dokumen Second NDC 2031-2035. Bersamaan dengan itu, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional, menetapkan moratorium permanen pembukaan hutan alam dan gambut, serta mengalokasikan minimal 20 persen dana iklim bagi masyarakat adat.