Komisi III DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Tingkat I RUU Perampasan Aset di Jakarta
Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja tingkat I untuk menyepakati draf RUU Perampasan Aset sebelum dibawa ke rapat paripurna di Jakarta.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama 8 fraksi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Perubahan regulasi ini memperkuat dasar hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Rapat kerja tersebut dibuka secara kuorum dan terbuka untuk umum guna mendengarkan laporan tim perumus serta penyampaian pandangan fraksi sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Rapat pleno tingkat I tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra. Sebanyak 8 fraksi di DPR dijadwalkan menyerahkan pandangan mini fraksi terhadap draf aturan tersebut. Sebelumnya, tim perumus dan tim sinkronisasi menyelesaikan penyelarasan daftar inventarisasi masalah (DIM) serta redaksional naskah bersama ahli bahasa dan legal drafter. Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR kemudian menyetujui laporan akhir hasil kerja tim perumus dan sinkronisasi tersebut.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan rincian teknis tugas yang telah diselesaikan tim kerja. "Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra. Ia juga membacakan laporan hasil akhir penyelarasan. "Demikian laporan hasil kerja Timus, tim perumus dan tim sinkronisasi atas RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan," tutur Soedeson Tandra.
Dalam tanggapannya, pihak pemerintah hadir langsung memenuhi undangan rapat kerja pembicaraan tingkat I bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI. Kehadiran tersebut diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta utusan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kendati demikian, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan terkait pandangan akhir delapan fraksi tersebut.
Nomenklatur naskah resmi diubah dari RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penyelarasan tata bahasa dan sistematika pasal mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rujukan regulasi ini digunakan oleh tim perumus bersama legal drafter dalam menyempurnakan naskah.
Setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan bersama pemerintah, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.