Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terkait Karhutla di Jakarta Pusat
Pemerintah mencabut izin HGU 11 perusahaan serta memproses ratusan SPDP perorangan dan korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan di Jakarta Pusat.

Pemerintah mencabut dan mengevaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini diumumkan di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Langkah penindakan ini berdampak langsung pada belasan perusahaan perkebunan dan kehutanan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Timur. Sejumlah entitas bisnis tersebut kehilangan hak pengelolaan lahan sebagian atau seluruhnya. Sanksi tegas diambil setelah kebakaran melanda area konsesi seluas 33.514,01 hektare milik 57 badan usaha di delapan provinsi. Perusahaan dinilai melanggar kewajiban menjaga wilayah konsesi karena terbukti lahannya terbakar berulang atau tidak memiliki sarana mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Kronologi penertiban bermula saat Kepala Bareskrim Polri memberikan rekomendasi pencabutan izin HGU 11 perusahaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menindaklanjuti data itu, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi lapangan ke 57 entitas perusahaan. Kementerian ATR/BPN kemudian mengelompokkan penanganan 11 perusahaan ke dalam lima klaster sesuai tingkat pelanggaran. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan hasil tindak lanjut rekomendasi kepolisian tersebut. "Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Nusron Wahid.
Menko Polkam Dudung Abdurachman bersama jajaran kementerian terkait menggelar konferensi pers mengumumkan sanksi administratif dan penegakan hukum karhutla. Aparat penegak hukum telah memproses kasus dengan menerbitkan 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Selain jalur pidana, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum. Menko Polkam menegaskan kewajiban pemegang izin konsesi dalam menjaga area mereka. "Sekali lagi saya menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi," kata Dudung Abdurachman.
Pihak 11 perusahaan pemilik konsesi, yaitu PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Penegakan hukum karhutla ini melibatkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ATR/BPN. Sebagian perusahaan yang terjerat memiliki pemegang saham pengendali atau beneficiary ownership asal Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Sebagai langkah berikutnya, Kementerian ATR/BPN merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mengevaluasi izin usaha perkebunan perusahaan pada klaster ketiga. Inspeksi fisik dan pengukuran data lapangan lanjutan dilakukan untuk memfinalisasi status perusahaan di klaster kelima. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus memproses 120 subjek hukum lain yang sedang dalam penanganan tindak pidana.