NasionalPemerintahan

Pemerintah dan DPR Sepakati Seluruh PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu di Jakarta

Pemerintah dan DPR RI di Jakarta menyepakati seluruh PPPK paruh waktu lintas profesi resmi diangkat menjadi pegawai penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat koordinasi kepegawaian di Kompleks Parlemen Jakarta.
Foto: JPNN.com

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta menyepakati pengangkatan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 pada Jumat, 6 November 2026.

Keputusan ini berdampak pada seluruh PPPK paruh waktu di berbagai sektor profesi. Pegawai yang terdampak mencakup guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, personel Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang seluruhnya mengalami kenaikan status kerja.

Apa kesepakatan yang diambil di Senayan?

Kesepakatan pengangkatan kepegawaian ini diputuskan dalam koordinasi bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, DKI Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan jajaran menteri kabinet dalam rapat koordinasi tersebut.

Pemerintah dan parlemen menyepakati bahwa penataan status pegawai ini berlaku bagi seluruh lini pekerjaan tanpa terkecuali. Melalui keputusan ini, pemerintah memperluas peningkatan status PPPK paruh waktu ke berbagai bidang profesi.

Mengapa kebijakan pengangkatan diperluas lintas profesi?

Kebijakan perluasan ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi panjang lintas kementerian dan sektor kelembagaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya finalisasi penanganan masalah kepegawaian honorer yang belum tuntas di lingkungan pemerintahan.

Sebelum kesepakatan ini ditetapkan, kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu hanya disiapkan untuk sektor guru atau tenaga pendidik. Pemerintah bersama DPR RI kemudian memutuskan untuk memperluas kebijakan kepegawaian tersebut agar mencakup seluruh bidang profesi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan dasar perubahan cakupan penataan kepegawaian tersebut secara langsung. "Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Prasetyo Hadi.

Siapa saja pegawai yang statusnya dinaikkan?

Kebijakan alih status kepegawaian ini mencakup seluruh aparatur paruh waktu di berbagai institusi pemerintah. Kelompok tenaga pendidik yang memperoleh alih status meliputi guru sekolah dan dosen di perguruan tinggi.

Peningkatan status ini juga menjangkau aparat di bidang ketertiban dan keselamatan warga. Petugas pemadam kebakaran (damkar) dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masuk ke dalam skema pengangkatan tersebut.

Selain itu, tenaga kesehatan (nakes) di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ikut dialihkan menjadi pegawai penuh waktu. Kebijakan ini sekaligus mengakomodasi seluruh tenaga teknis di kementerian, lembaga, maupun dinas pemerintah daerah.

Bagaimana kronologi kesepakatan penataan pegawai ini?

Tahapan penataan aparatur ini bermula saat pemerintah awalnya hanya merencanakan pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu bagi tenaga pengajar atau guru. Pembatasan awal tersebut mendorong organisasi profesi menyuarakan aspirasi mereka.

Organisasi tenaga kependidikan menyuarakan aspirasi agar para tenaga kependidikan (tendik) tidak ditinggalkan di daerah. Bersamaan dengan penyampaian aspirasi tersebut, kelompok tenaga kependidikan menolak rencana aksi demonstrasi yang dirancang pada 10 November 2026.

Setelah aspirasi berkembang, pemerintah dan pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Jumat, 6 November 2026. Pertemuan resmi di Kompleks Parlemen tersebut menghasilkan pengumuman resmi terkait pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Bagaimana sikap dan tanggapan organisasi tenaga kependidikan?

Tanggapan resmi disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (DPP FHNK2I Tendik) bersama Forum Tenaga Kependidikan Indonesia (FTI). Pihak organisasi menyatakan menolak terlibat dalam rencana demonstrasi pada 10 November 2026.

Sekjen DPP FHNK2I Tendik dan Ketua Umum FTI Herlambang Susanto menegaskan posisi organisasinya terkait rencana unjuk rasa tersebut. "DPP FHNK2I Tendik dan FTI menyatakan tidak terlibat dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 10 November 2026 dan serangkaian aksi lainnya," ujar Herlambang Susanto.

Di samping menolak keterlibatan aksi unjuk rasa, pihak FHNK2I Tendik dan FTI menyampaikan aspirasi regulasi kepegawaian. Organisasi ini berharap tenaga kependidikan ikut diakomodasi menjadi pegawai penuh waktu dalam regulasi peraturan presiden (perpres).

Apa langkah berikutnya yang disiapkan pemerintah?

Sebagai langkah berikutnya, pengangkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu resmi berlaku mulai 1 Januari 2027. Tanggal tersebut menjadi dasar penetapan status kepegawaian baru bagi seluruh aparatur non-ASN yang terdampak.

Pemerintah juga membuka kesempatan yang sama bagi para pegawai yang statusnya dinaikkan untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Peluang tes tersebut diberikan kepada seluruh pegawai lintas profesi yang telah dialihkan menjadi pegawai penuh waktu.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional