Pemerintah Siapkan BSU 2026 Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja di Jakarta
Pemerintah memproses penyaluran BSU 2026 sebesar Rp900 ribu untuk 13,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta guna menjaga daya beli pada kuartal IV-2026.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan memproses penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp900 ribu di Jakarta pada Minggu, 8 November 2026 dan Senin, 9 November 2026.
Program ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja di berbagai daerah dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau setara upah minimum. Penyaluran bantuan bertujuan menjaga daya beli serta ketahanan ekonomi pekerja pada kuartal IV-2026 di tengah inflasi. Jutaan pekerja yang memenuhi kriteria menerima tambahan dana tunai untuk memperkuat kondisi keuangan keluarga mereka.
Berapa besaran dana dan alokasi anggaran program?
Pemerintah mengalokasikan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300 ribu per bulan untuk setiap pekerja yang memenuhi syarat. Dana bantuan ini mencakup alokasi periode tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut tidak dibayarkan secara bertahap setiap bulan. Pemerintah langsung mencairkan total dana sebesar Rp900 ribu sekaligus kepada pekerja penerima.
Untuk menjalankan program bantuan ketenagakerjaan skala nasional ini, negara menyiapkan kebutuhan dana yang sangat besar. Perkiraan total kebutuhan anggaran program Bantuan Subsidi Upah 2026 mencapai hampir Rp12 triliun. Pengelolaan administrasi dan penyediaan alokasi dana tersebut saat ini berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan.
Siapa saja pekerja yang berhak menerima bantuan?
Kementerian Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah persyaratan ketat bagi calon penerima subsidi upah. Pekerja penerima bantuan harus berstatus Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan resmi. Calon penerima juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah pada saat pendataan berlangsung.
Pemerintah menetapkan batas maksimal upah bulanan pekerja calon penerima BSU sebesar Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat aturan khusus bagi daerah yang memiliki upah minimum lebih tinggi dari batas tersebut. Bagi daerah dengan UMK atau UMP di atas Rp3,5 juta, batas upah calon penerima disesuaikan dengan UMK atau UMP setempat.
Penyesuaian batas upah minimum daerah tersebut dihitung dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Ketentuan ini memberi ruang bagi pekerja di wilayah berbiaya hidup tinggi agar tetap dapat menerima subsidi upah. Skema ini memastikan perlindungan menjangkau pekerja dengan batas gaji setara UMK atau UMP.
Pemerintah juga membatasi profesi pekerjaan agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, maupun anggota Polri tidak boleh menerima bantuan ini. Selain itu, pemerintah memprioritaskan para pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
Bagaimana alur dan mekanisme pencairan dana bantuan?
Penyaluran subsidi upah dilakukan langsung ke rekening masing-masing pekerja setelah seluruh verifikasi data rampung. Bantuan Rp900 ribu akan disalurkan sekaligus ke rekening penerima lewat bank Himbara atau PT Pos Indonesia. Penyaluran dana ini tidak dipungut potongan biaya administrasi oleh pihak penyalur resmi.
Proses pencairan diawali koordinasi Kemnaker dan Kemenkeu dalam memfinalisasi skema serta regulasi pencairan program BSU 2026. Kemenkeu menyelesaikan proses administrasi anggaran yang diperkirakan hampir mencapai Rp12 triliun. Setelah urusan anggaran selesai, pemerintah melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menerangkan tujuan utama penyaluran subsidi. "Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah Anggoro Putri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tahapan yang sedang berlangsung sebelum dana bantuan disalurkan kepada para pekerja. "Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli.
Regulasi apa yang menjadi dasar penyaluran BSU?
Program BSU mengacu pada Permenaker mengenai pedoman pemberian bantuan subsidi upah atau gaji bagi pekerja. Namun, terdapat perbedaan catatan media mengenai nomor regulasi yang digunakan pemerintah. Media SUARANTB.com dan Kompas.com menyebut regulasi rujukan pelaksanaan adalah Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 tentang pedoman pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja.
Sebaliknya, media kontan.co.id melaporkan rujukan regulasi yang berbeda untuk pelaksanaan program tersebut. Kontan.co.id menyebut dasar hukum yang dipakai adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Kedua peraturan tersebut sama-sama memuat kriteria pekerja penerima bantuan tunai.
Apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah?
Kementerian Keuangan kini fokus menyelesaikan proses finalisasi anggaran program BSU yang mencapai hampir Rp12 triliun. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan segera memvalidasi dan memverifikasi data final calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum pencairan bantuan Rp900 ribu dilakukan kepada pekerja.
Berita terkait
- Pemerintah Tetapkan Aturan Penyaluran BSU 2026 Rp900.000 di Jakarta14 Nov 2026, 08.45 WIB