Petisi Publik Tuntut Audit Ijazah 580 Anggota DPR RI di Jakarta
Petisi publik di Jakarta menuntut DPR RI dan KPU membuka serta mengaudit keabsahan ijazah 580 anggota dewan setelah diteken lebih dari 21 ribu warga.

Masyarakat menggulirkan petisi yang menuntut pimpinan DPR RI membuka ijazah 580 legislator serta meminta KPU mengaudit keabsahannya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Tuntutan keterbukaan informasi ini memengaruhi pengawasan publik terhadap dokumen riwayat pendidikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia aktif. Keterbukaan riwayat pendidikan dipandang menentukan standar integritas para wakil rakyat yang merumuskan anggaran serta produk undang-undang bagi seluruh warga negara. Transparansi tersebut membuka akses verifikasi masyarakat terhadap legalitas berkas para pejabat publik yang duduk di kursi legislatif tingkat nasional.
Duduk perkara bermula saat Farida Octavia menggalang petisi masyarakat melalui platform change.org guna menuntut audit dan pembukaan ijazah anggota dewan. Gelombang desakan publik tersebut menguat setelah muncul polemik kualifikasi ijazah yang sebelumnya berujung pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Petisi tersebut memuat tiga tuntutan utama kepada pimpinan dewan dan Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian memicu respons resmi dari pimpinan dewan di Kompleks Parlemen.
Dukungan publik terhadap petisi tersebut tercatat mengalami peningkatan jumlah tanda tangan sejak digulirkan di laman daring change.org. Terdapat perbedaan catatan data mengenai jumlah warga yang telah menandatangani petisi tersebut di media massa. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, jumlah tanda tangan petisi yang terverifikasi mencapai 21.477 dukungan pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB. Sementara itu, CNN Indonesia melaporkan jumlah penandatangan petisi di laman change.org telah mencapai 21.600 orang per pukul 12.06 WIB pada hari yang sama.
Sorotan publik terhadap keabsahan dokumen riwayat pendidikan ini menyasar seluruh legislator terpilih periode 2024–2029 yang saat ini bertugas di parlemen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah total anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 adalah sebanyak 580 orang. Selain itu, data BPS tahun 2024 tersebut juga mencatat sebanyak 63 anggota DPR RI terpilih memiliki latar belakang pendidikan terakhir tingkat sekolah menengah atas.
Inisiator Petisi Farida Octavia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui keabsahan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh setiap pembuat undang-undang di parlemen. Farida Octavia menyatakan, "Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah". Petisi tersebut menuntut pimpinan DPR mewajibkan pembukaan ijazah seluruh anggota dewan serta mendesak dilakukannya audit keabsahan oleh KPU.
Menanggapi tuntutan audit dan pembukaan berkas tersebut, Pimpinan DPR RI menyatakan bahwa data persyaratan pencalonan para legislator pada dasarnya dapat diakses oleh masyarakat melalui Komisi Pemilihan Umum. Pimpinan DPR RI menegaskan berkas syarat pencalonan legislatif sudah terbuka di KPU sejak masa pendaftaran. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan pernyataan langsung di Kompleks Parlemen terkait ketersediaan dokumen para wakil rakyat tersebut.
Sufmi Dasco Ahmad menerangkan bahwa berkas kualifikasi calon anggota legislatif telah dihimpun oleh penyelenggara pemilu pada tahapan pencalonan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, "Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua".
Tuntutan publik mengenai keabsahan ijazah legislator ini berpijak pada ketentuan formal kualifikasi pendidikan calon anggota dewan dalam aturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat pendidikan minimal bagi bakal calon anggota legislatif adalah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Polemik transparansi kualifikasi pendidikan para pejabat publik ini sendiri mencuat ke ranah publik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dipicu polemik ijazah SMA.