Polri Terbitkan Surat Edaran Larang Pegawai Negeri pada Polri Pakai Vape

Polri melarang pegawai negeri pada Polri menggunakan rokok elektrik di dalam dan luar lingkungan kerja melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Rokok elektrik atau vape yang dilarang bagi pegawai negeri pada Polri melalui surat edaran Kapolri.
Foto: detikNews

Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang melarang pegawai negeri pada Polri menggunakan rokok elektrik (vape) di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Pengumuman disampaikan di Jakarta pada Minggu, 1 November 2026.

Larangan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polri, mulai dari Markas Besar Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Aturan tersebut mencakup penggunaan vape di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Kebijakan ini berlaku di seluruh lingkungan Polri di Indonesia. Pemberitaan yang diterima tidak merinci dampak langsung bagi masyarakat umum.

Siapa yang terdampak?

Seluruh PNPP di lingkungan Polri dilarang menggunakan vape, dari Mabes Polri hingga Polsek. Larangan ini tidak membedakan satuan kerja di lingkungan Polri. Karena mencakup penggunaan di luar lingkungan kerja, larangan ini tetap berlaku ketika personel berada di luar kantor. Larangan tersebut berlaku di seluruh lingkungan Polri di Indonesia, sehingga tidak terbatas pada satu wilayah. Pemberitaan tidak memuat jumlah personel yang terdampak. Personel PNPP yang melanggar terancam sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mulai kapan berlaku?

Surat edaran mulai berlaku pada 30 Oktober 2026, dan Polri mengumumkannya pada Minggu, 1 November 2026. Pengumuman itu disampaikan melalui keterangan dan siaran pers di Jakarta. Polri mengumumkan larangan tersebut bagi PNPP di lingkungan Polri di seluruh Indonesia. detikNews dan Kompas.com mencatat keterangan Polri tersebut disampaikan pada Minggu (1/11/2026).

Bagaimana urutan peristiwanya?

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 diterbitkan dan mulai berlaku pada 30 Oktober 2026. Pada 1 November 2026, Polri mengumumkan larangan vape bagi PNPP melalui keterangan dan siaran pers. Pada tanggal yang sama, MUI Lampung menanggapi isu rokok elektrik yang mengandung narkotika dan menyatakan fatwa harus berdasarkan fakta.

Apa yang melatarbelakangi larangan?

Polri menilai modus peredaran narkotika berkembang. Narkotika cair dapat disamarkan dalam perangkat vape yang terdiri dari device, cartridge, dan liquid, sehingga sulit dibedakan dari cairan biasa. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, "Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge,"

Siapa yang melarang vape?

Pemberitaan memuat dua versi mengenai pihak yang melarang. detikNews menulis bahwa Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang larangan vape di lingkungan Polri. Kompas.com menulis bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melarang seluruh anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri menggunakan vape.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh bagi lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. PNPP di lingkungan Polri belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Bagaimana tanggapan MUI Lampung?

Ketua MUI Lampung Moh Mukri menanggapi isu rokok elektrik yang mengandung narkotika. Menurutnya, fatwa harus dilihat dari dampaknya kepada masyarakat, yakni apakah membahayakan atau tidak. Ia menyatakan fatwa haram rokok elektrik harus didasarkan pada data valid. Moh Mukri menyampaikan tanggapan tersebut sebagai Ketua MUI Lampung, sesuai kronologi yang tercatat pada 1 November 2026.

Jika terbukti membahayakan, MUI akan segera mengeluarkan fatwa pengharaman. MUI Lampung juga menyebut pengguna rokok elektrik berbahaya bagi kesehatan dan mengimbau generasi muda menghindarinya. Soal hari pernyataan MUI Lampung, ANTARA News Lampung menulis hari Sabtu, sedangkan detikNews dan Kompas.com mencatat keterangan pada Minggu (1/11/2026).

Apa yang diketahui tentang etomidate?

Polri menyebut etomidate telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Polri menyampaikan informasi itu sebagai konteks larangan vape bagi PNPP. Polri menyampaikan klasifikasi tersebut sebagai bagian dari latar belakang modus peredaran narkotika yang berkembang, termasuk narkotika cair dalam perangkat vape.

Apa langkah berikutnya?

Personel PNPP yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. MUI Lampung mengajak pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Lampung bekerja sama untuk sosialisasi dan edukasi bahaya rokok elektrik. MUI Lampung akan segera mengeluarkan fatwa pengharaman jika fakta membuktikan rokok elektrik membahayakan kesehatan.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional