Pemerintah Targetkan 100% Transaksi Retail via QRIS Sebelum Akhir 2026

Bank Indonesia (BI) secara resmi mengumumkan target ambisius: seluruh transaksi retail di Indonesia harus sudah bisa dilayani melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebelum 31 Desember 2026. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan pengumuman ini dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Data terbaru BI menunjukkan bahwa per April 2026, pengguna aktif QRIS telah mencapai 45 juta orang — naik 78% dalam 18 bulan terakhir. Jumlah merchant yang menerima QRIS sudah tembus 32 juta, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jaringan merchant QRIS terbesar di Asia Tenggara. Nilai transaksi QRIS pada April 2026 saja mencapai Rp 86,4 triliun, naik 112% dibanding periode yang sama tahun 2025.

Untuk mendorong percepatan menuju target 100%, pemerintah menyiapkan serangkaian insentif menarik. Pertama, pedagang yang belum memiliki QRIS akan mendapat perangkat POS (point of sale) gratis yang disediakan oleh konsorsium bank nasional. Kedua, akan ada insentif pajak berupa pengurangan PPh final hingga 0,5% bagi UMKM yang melakukan minimal 80% transaksinya melalui QRIS. Ketiga, konsumen yang bertransaksi via QRIS akan mendapatkan cashback otomatis 1% untuk transaksi di bawah Rp 500.000 melalui program nasional "QRIS Hemat".

Namun target ini bukan tanpa tantangan. Di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), penetrasi QRIS masih sangat rendah karena keterbatasan infrastruktur jaringan seluler. Kominfo menyatakan akan memprioritaskan pembangunan BTS di 2.800 desa yang belum terjangkau sinyal pada tahun ini. Di sisi lain, literasi digital di kalangan pedagang lansia dan masyarakat pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Asosiasi Fintech Pembayaran Indonesia (AFPI) menyambut positif target ini namun mengingatkan perlunya pendekatan yang inklusif. "Target 100% tidak boleh diartikan sebagai pemaksaan meninggalkan uang tunai sepenuhnya. QRIS harus menjadi pilihan yang mudah dan menarik, bukan kewajiban yang memberatkan," kata Ketua AFPI, Aldi Haryopratomo. Ia juga menambahkan bahwa keamanan transaksi dan perlindungan data konsumen harus terus diperkuat seiring dengan meningkatnya volume transaksi.

Langkah Indonesia ini mendapat perhatian dari komunitas keuangan internasional. IMF dan Bank Dunia menyebut QRIS sebagai salah satu model terbaik sistem pembayaran digital inklusif di dunia berkembang. Beberapa negara seperti Bangladesh, Kenya, dan Vietnam dikabarkan sedang mempelajari model implementasi QRIS untuk diadaptasi di negara mereka masing-masing.