Roy Suryo dan Dokter Tifa Desak Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur
Terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa menagih kehadiran Joko Widodo sebagai saksi pelapor dalam sidang dugaan pencemaran nama baik di PN Jakarta Timur.

Terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa menagih kehadiran Joko Widodo sebagai saksi pelapor dalam persidangan dugaan pencemaran nama baik ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Proses persidangan ini memberikan kejelasan bagi publik mengenai dinamika pembuktian saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kehadiran saksi pelapor menjadi poin utama yang dinantikan oleh pihak terdakwa dan masyarakat umum yang memantau penegakan hukum perkara ini di pengadilan.
Duduk perkara kasus ini bermula dari tudingan pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Perkara tersebut kemudian diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara terpisah untuk terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma. Dalam berkas resmi milik jaksa penuntut umum, nama Joko Widodo tercantum sebagai saksi nomor satu atau saksi pelapor. Persidangan perkara Dokter Tifa telah berlangsung sebanyak 10 kali hingga pertengahan Oktober 2026, tetapi saksi pelapor belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan.
Rangkaian persidangan mencatat dinamika pemanggilan saksi pelapor sejak awal bulan Oktober 2026. Pada 8 Oktober 2026, kuasa hukum Joko Widodo menegaskan kliennya berencana hadir langsung secara fisik sebagai saksi di sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa. Selanjutnya, pada Senin, 19 Oktober 2026, kubu Roy Suryo melayangkan tantangan agar Joko Widodo membawa ijazah asli dan hadir pada sidang pembuktian. Terdakwa yang juga Mantan Menpora Roy Suryo mempertanyakan urutan pemanggilan saksi oleh jaksa penuntut umum. "Kenapa kami perlu kehadiran Joko Widodo? Teman-teman perlu tahu dalam daftar yang resmi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kepada persidangannya, siapa saksi nomor satu? Joko Widodo. Pelapor. Jadi harusnya nomor satu dulu," kata Roy Suryo. Kemudian pada Kamis, 22 Oktober 2026, kubu Dokter Tifa mengonfirmasi telah 10 kali bersidang dan terus mendesak majelis hakim memerintahkan jaksa menghadirkan Joko Widodo.
Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun, turut menyampaikan pernyataan keras mendesak saksi pelapor hadir langsung dalam persidangan. "Kami menantang Pak Jokowi kalau memang tidak ada ijazah aslinya, sudahlah berhentilah bersandiwara, lebih baik menyerah saja, menyerah, nanti minta grasi ke presiden," ujar Refly Harun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengambil keputusan pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan pekan depan.
Tanggapan resmi disampaikan oleh pihak Joko Widodo melalui pengacaranya, Rivai Kusumanegara, yang menyatakan bahwa kliennya akan hadir di kedua-duanya secara fisik dalam persidangan dan tinggal menunggu jadwal panggilan resmi dari jaksa penuntut umum. Sementara itu, DPP PROJO melalui Freddy Damanik pada Sabtu, 24 Oktober 2026, menjelaskan bahwa belum dipanggilnya Joko Widodo di awal persidangan merupakan murni bagian dari strategi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan di persidangan.
Sebagai konteks perkara, dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa secara terpisah. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau PMaki yang diwakili Muhammad Taufiq mendatangi Gedung Komisi Yudisial di Jakarta. Pihak PMaki mengadukan majelis hakim yang menangani perkara ijazah Joko Widodo tersebut.
Langkah berikutnya dalam perkara ini adalah menunggu panggilan saksi resmi dari Jaksa Penuntut Umum untuk kehadiran Joko Widodo di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pekan depan.
Berita terkait
- Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Rizal Fadillah Meninggal di Jakarta15 Nov 2026, 08.15 WIB
- PN Jakarta Timur Batasi 80 Pengunjung Sidang Jelang Kesaksian Joko Widodo5 Nov 2026, 08.15 WIB