Tujuh Polisi Satresnarkoba Surabaya Dimutasi Usai Menangkap Tiga Anggota DPRD Gerindra

Tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dimutasi setelah menangkap tiga anggota DPRD Partai Gerindra yang diduga pesta narkoba di sebuah hotel di Ketintang.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dimutasi setelah penangkapan tiga anggota DPRD Gerindra.
Foto: CNN Indonesia

Tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dimutasi setelah menangkap tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Gerindra yang diduga pesta narkoba di sebuah hotel di Ketintang, Surabaya, Jawa Timur.

Tujuh polisi itu dipindah ke sejumlah polsek, di antaranya Polsek Gubeng, Polsek Tambaksari, Polsek Tegalsari, dan Polsek Genteng. Mereka kehilangan posisi di Satresnarkoba. Perubahan ini menyangkut unit yang menangani narkoba di Polrestabes Surabaya. Di sisi partai, tiga anggota DPRD yang terjerat kasus narkoba direkomendasikan dipecat.

Penggerebekan dilakukan Satresnarkoba dini hari Senin (28/9/2026) di kamar hotel dan mengamankan delapan orang. Tes urine menunjukkan tujuh orang positif ekstasi, sedangkan satu orang berinisial N positif sabu dan ekstasi. Pada 30 September 2026, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Hadi Ismanto mengumumkan hasil penggerebekan kepada media. Pada 5 Oktober 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan tiga anggota DPRD. Surat telegram mutasi bernomor ST/309/X/KEP/2026 bertanggal 23 Oktober 2026. Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti mutasi itu pada Minggu (1/11/2026).

Tujuh anggota yang dimutasi termasuk Iptu Kevin Asshabul Kahfi, Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho, dan Ipda Andri Kiki. Surat telegram itu ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Pemberitaan yang dihimpun belum memuat alasan resmi mutasi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menduga ada potensi intervensi dalam mutasi tersebut. Ia juga menyinggung publikasi penangkapan: "Memang penangkapan tiga anggota DPRD tersebut kan terpublikasi dan tentu membuat malu. Tapi itu kan konsekuensi dan menurut saya harus dipublikasikan," kata Sugeng.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengaku baru mengetahui mutasi dan belum berkomentar. Ia menyerahkan penjelasan kepada Polrestabes Surabaya dengan kalimat: "Nanti biar dari Polrestabes Surabaya yang menjelaskan," kata Jules.

DPD Partai Gerindra Jawa Timur, melalui Sekretaris Kharisma Febriansyah, merekomendasikan pemecatan tiga anggota DPRD yang diduga memakai narkoba. Partai akan mengirim berkas ke mahkamah partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Badan Kehormatan (BK) DPRD Situbondo menyatakan ARR belum disanksi etik karena menunggu pengaduan dan penyesuaian peraturan. BK akan memeriksa bila alat bukti minimal dua terpenuhi. Ketua BK DPRD Situbondo Siti Maria Ulfa mengatakan pihaknya sudah menerima informasi penggerebekan.

Pemberitaan antarmedia berbeda dalam sejumlah hal. CNN Indonesia menyebut inisial ketiga anggota DPRD sebagai ARR dari Situbondo, ADR dari Banyuwangi, dan UAM dari Kabupaten Malang. RCTI+ hanya menulis inisial U, A, dan M. CNN Indonesia menyebut barang bukti berupa satu plastik sabu bekas pakai, dua butir pil ekstasi kuning, alat hisap, korek, dan satu bungkus rokok bekas. RCTI+ menyebut sisa tablet ekstasi, pipet kaca, dan satu bungkus rokok bekas. CNN Indonesia menulis penangkapan terjadi Senin (28/9) dini hari. RCTI+ menulis rilis dibuat Rabu (30/9/2026), sedangkan Media Jatim menyebut penggerebekan 28 September 2026. CNN Indonesia menyebut anggota DPRD dari beberapa wilayah Jawa Timur, sedangkan Media Jatim menyebut anggota DPRD aktif di Jawa Timur.

Menurut IPW, Kapolri Suyudi Ario Seto sedang gencar memerangi peredaran narkoba. IPW menilai mutasi ini bertolak belakang dengan instruksi tersebut. IPW juga menyatakan mutasi yang tidak disertai pelanggaran prosedur dapat dianggap tidak wajar dan tidak sejalan dengan pengembangan karier anggota Polri. Penyidik masih mendalami peran masing-masing orang serta asal-usul pasokan narkoba.

Proses hukum atau kemungkinan rehabilitasi menunggu hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) Surabaya. Berkas rekomendasi pemecatan akan dikirim ke mahkamah partai dan DPP Gerindra. IPW meminta Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko mengevaluasi keputusan mutasi. BK DPRD Situbondo menunggu pengaduan, sedangkan peraturan kode etik baru dijadwalkan dipansuskan.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional