Kejari Bengkulu Tahan Ketua Koperasi JS Kasus Korupsi Pasar Pagar Dewa
Kejari Bengkulu menahan Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Jaya berinisial JS atas dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa.

Kejaksaan Negeri Bengkulu menahan Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Jaya berinisial JS di Kota Bengkulu, Selasa (27/10/2026), atas dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa.
Dugaan tindak pidana korupsi ini berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara pada Pemerintah Kota Bengkulu. Kerugian negara tersebut bersumber dari hilangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan Pasar Pagar Dewa yang tidak disetorkan sejak tahun 2005 hingga 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat perbedaan laporan mengenai besaran nilai kerugian keuangan negara tersebut. Media Bencoolen Times menuliskan bahwa estimasi kerugian negara berdasarkan hasil audit akuntan publik mencapai Rp7 miliar lebih. Di sisi lain, Kompas.com melaporkan estimasi nilai kerugian keuangan negara dari hasil audit akuntan publik berada pada angka Rp7,3 miliar.
Penyidikan penetapan JS sebagai tersangka dilakukan penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu seusai melaksanakan gelar perkara serta mengantongi dua alat bukti sah berdasarkan audit akuntan publik. Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka JS. Kasi Intel Kejari Bengkulu Yuharmen Yakub menegaskan keabsahan prosedur penetapan tersangka tersebut. "Penetapan tersangka ini usai penyidik melakukan gelar perkara dan terpenuhinya dua alat bukti yang mengarah kepada tersangka," kata Yuharmen Yakub. Kronologi kasus bermula pada tahun 2000 saat tersangka JS mengelola tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu menjadi pasar. Pada tahun 2003, Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Jaya menerima bantuan kementerian senilai Rp3,5 miliar dengan tenor pengembalian delapan tahun. Bantuan itu digunakan untuk membangun 621 unit kios, awning, dan keperluan pasar. Namun, dugaan tidak tersetornya Pendapatan Asli Daerah berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2026.
Pihak kuasa hukum tersangka JS yakni Syaiful Anwar memberikan tanggapan atas tindakan hukum ini. Syaiful Anwar mengaku belum memahami secara utuh konstruksi hukum dari penyidik. Menurut keterangan kuasa hukum, setelah fasilitas pasar berdiri pada tahun 2004, pengelolaan pasar diambil alih oleh Pemerintah Kota Bengkulu. "Jadi karena aset pasar yang telah dibangun lalu diambil alih Pemkot klien kami tidak ada pemasukan untuk membayar PAD," kata Syaiful Anwar.
Penetapan tersangka didasarkan pada audit Akuntan Publik terkait pengelolaan aset tanah Pemerintah Kota Bengkulu menjadi Pasar Pagar Dewa. Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.
Langkah berikutnya, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu akan terus melakukan pengembangan perkara ini. Penggalian perkara dilakukan guna mendalami potensi keberadaan tersangka baru lainnya dalam kasus pengelolaan pasar tersebut.
Berita terkait
- Kejari Bengkulu Tetapkan Bendahara Koperasi Tersangka Korupsi Pasar Pagar Dewa5 Nov 2026, 17.45 WIB