Kejari Bengkulu Tetapkan Bendahara Koperasi Tersangka Korupsi Pasar Pagar Dewa

Kejari Bengkulu menetapkan bendahara koperasi SC sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa dengan kerugian negara Rp7,3 miliar.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Penyidik memeriksa berkas perkara korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Foto: ANTARA News

Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan SC (28), Bendahara Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya, sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa berkerugian Rp7,3 miliar di Kota Bengkulu, Rabu malam, 4 November 2026.

Perkara ini berdampak langsung pada keuangan Pemerintah Kota Bengkulu akibat penyimpangan pengelolaan pasar yang berlangsung bertahun-tahun. Dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak masuk ke kas daerah. Pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan resmi dari aktivitas pasar yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kerugian tersebut terakumulasi sepanjang masa operasional pasar yang dikelola oleh pihak koperasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2026.

Bengkulunow sebelumnya memberitakan Kejari Bengkulu telah menahan Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Jaya berinisial JS pada Selasa, 27 Oktober 2026. Kasus ini bermula pada tahun 2000 ketika JS mengelola aset tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu menjadi area pasar. Pada tahun 2003, Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Jaya menerima kucuran bantuan kementerian senilai Rp3,5 miliar dengan masa pengembalian delapan tahun. Pengurus memanfaatkan dana bantuan itu untuk membangun 621 unit kios dan awning pasar. Namun, kewajiban penyetoran Pendapatan Asli Daerah tidak berjalan sejak tahun 2005 hingga 2026. Terdapat perbedaan catatan nilai kerugian negara dari audit akuntan publik dalam laporan sebelumnya. Media Bencoolen Times menyebutkan kerugian negara mencapai Rp7 miliar lebih. Sementara itu, media Kompas.com mencatat nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp7,3 miliar. Kuasa hukum JS, Syaiful Anwar, berdalih aset pasar diambil alih Pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2004 sehingga pihak koperasi tidak memiliki pemasukan untuk menyetor Pendapatan Asli Daerah.

Pengusutan kasus ini terus bergulir hingga tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Bengkulu menetapkan tersangka baru. Pada Rabu, 4 November 2026, penyidik memeriksa sejumlah saksi terkait operasional pasar tradisional tersebut. Setelah pemeriksaan saksi tuntas, tim penyidik menggelar forum ekspose perkara untuk mengevaluasi seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan. Hasil gelar perkara menyimpulkan adanya keterlibatan bendahara koperasi dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kejaksaan Negeri Bengkulu kemudian secara resmi menetapkan SC selaku bendahara koperasi sebagai tersangka kedua pada Rabu malam.

Tersangka SC diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya mengelola pasar pada periode 2021 hingga 2026. Tim penyidik kejaksaan memastikan penanganan perkara ini berlandaskan keterangan saksi serta alat bukti yang sah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkulu Yuharmen Yakup membenarkan rangkaian pemeriksaan tersebut. "Hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Pasar Pagar Dewa yang dikelola oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu tahun 2005 sampai dengan 2026," kata Yuharmen Yakup.

SC selaku Bendahara Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Penetapan bendahara koperasi ini menyusul status hukum Ketua Koperasi JS yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh rangkaian penyimpangan dalam pengelolaan Pasar Pagar Dewa tersebut berlangsung dalam rentang waktu tahun 2005 hingga 2026. Penyidik mengenakan sangkaan berlapis terhadap tersangka SC atas dugaan perbuatannya. Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 dan/atau Pasal 603 dan Pasal 604 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu selanjutnya melanjutkan penyidikan untuk mendalami bentuk penyimpangan secara terperinci. Tim penyidik menelusuri secara menyeluruh aliran dana yang keluar masuk selama pengelolaan pasar berjalan. Selain itu, penyidik terus mendalami tanggung jawab para pengurus Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya dalam dugaan korupsi pengelolaan fasilitas publik tersebut.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Bengkulu