Kejati Bengkulu Geledah Enam Kantor Rekanan Terkait Korupsi Pelabuhan Pulau Baai

Penyidik Kejati Bengkulu menggeledah enam kantor rekanan terkait dugaan korupsi jasa kepelabuhanan Pulau Baai berpotensi rugikan negara Rp10,52 miliar.

RRedaksi Bengkulunow
··2 menit baca
Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggeledah kantor rekanan terkait dugaan korupsi kepelabuhanan Pulau Baai.
Foto: ANTARA News

Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggeledah enam kantor perusahaan mitra di Kota Bengkulu, Bengkulu, Selasa (3/11/2026), terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai bernilai Rp10,52 miliar.

Dampak perkara ini merugikan negara sekitar Rp10,52 miliar akibat ketiadaan pelayanan pandu tunda kapal di perairan wajib pandu. Sementara itu, sejumlah perusahaan mitra memperoleh keuntungan dari ketiadaan pelayanan pandu tunda tersebut sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Penyidik mendatangi enam kantor perusahaan mitra secara serentak sejak pukul 10.00 WIB di wilayah Kota Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa ponsel, laptop, diska lepas atau flashdisk, serta sejumlah dokumen terkait untuk mendalami perkara dugaan korupsi.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Bengkulu Pola Martua Siregar membenarkan kegiatan penyidikan tersebut. "Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu," kata Pola Martua Siregar.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu Fri Wisdom S. Sumbayak juga menyampaikan pernyataan senada mengenai kegiatan tim di lapangan. "Benar, tim penyidik melakukan penggeledahan di 6 lokasi," ujar Fri Wisdom S. Sumbayak.

Mengenai perkiraan kerugian negara, media ANTARA News menyebutkan angka Rp10,52 miliar, sedangkan Kompas.com mencatat Rp 10,5 miliar. Selain itu, terdapat perbedaan penulisan tanggal kejadian pada teks, yakni Kompas.com menulis Selasa (3/10/2026), sedangkan Pedoman Bengkulu dan ANTARA News menulis Selasa, 3 November 2026.

Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Enam perusahaan mitra, yakni PT Orion Sukses Perkasa, PT Gema Mutiara Marina, PT Bahtera Cipta Manunggal, PT Duri Rejang Berseri, PT Sarana Sukses Maritim, dan PT Samudera Sarana Floresma, juga belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Perkara dugaan korupsi ini berakar dari kewajiban pelayanan pemanduan dan penundaan kapal oleh KSOP Kelas III Pulau Baai di perairan wajib pandu yang tidak dilaksanakan pada periode 2020–2024. Enam kantor yang digeledah merupakan mitra operasional KSOP Kelas III Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Kejati Bengkulu sebelumnya menaikkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan setelah menghitung kerugian negara.

Langkah berikutnya, penyidik menganalisis dokumen dan perangkat elektronik yang disita guna proses pembuktian dan penetapan tersangka.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Bengkulu