Usut Korupsi Kenavigasian Pulau Baai, Kejati Bengkulu Geledah KSOP dan Pelindo
Kejati Bengkulu menggeledah kantor KSOP Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim terkait dugaan korupsi jasa kepelabuhanan periode 2020 sampai 2024.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggeledah dua kantor otoritas dan operator maritim di Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu (11/11/2026). Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian periode 2020 hingga 2024.
Tindakan hukum ini berdampak langsung pada operasional dan pengawasan maritim di lingkungan Pelabuhan Pulau Baai. Penanganan perkara korupsi ini menyasar otoritas pelabuhan serta operator maritim setempat yang melayani lalu lintas kapal. Penertiban ini mengubah pengawasan keselamatan berlayar dan memastikan transparansi biaya kenavigasian di pelabuhan Bengkulu.
Duduk perkara dugaan korupsi ini berakar dari kewajiban pelayanan pemanduan dan penundaan kapal oleh KSOP Kelas III Pulau Baai di perairan wajib pandu yang tidak terlaksana. Bengkulunow sebelumnya memberitakan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggeledah enam kantor rekanan terkait dugaan korupsi jasa kepelabuhanan Pulau Baai yang berpotensi merugikan negara Rp10,52 miliar. Enam perusahaan mitra operasional tersebut meliputi PT Orion Sukses Perkasa, PT Gema Mutiara Marina, PT Bahtera Cipta Manunggal, PT Duri Rejang Berseri, PT Sarana Sukses Maritim, dan PT Samudera Sarana Floresma. Perusahaan mitra tersebut memperoleh keuntungan dari ketiadaan pelayanan pandu tunda kapal sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Proses hukum ini berjalan berdasarkan legalitas penugasan resmi dari pimpinan kejaksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-1381/L.7/Fd.2/10/2026 pada 21 Oktober 2026. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-1486/L.7/Fd.2/11/2026 pada 9 November 2026 sebagai landasan tindakan penggeledahan di lapangan.
Penyidik mendatangi dan menggeledah ruangan di dua kantor sasaran pada Rabu, 11 November 2026. Lokasi pertama berada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai di Jalan Ir Rustandi Sugianto. Lokasi kedua bertempat di Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu di Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Kota Bengkulu. Tim penyidik sebelumnya telah menggeledah enam kantor mitra operasional dan menyita telepon seluler, laptop, diska lepas, serta berkas dokumen. Dengan penggeledahan dua kantor ini, total delapan lokasi telah digeledah Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam penyidikan perkara tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu Fri Wisdom Saragih Sumbayak mengonfirmasi sasaran penggeledahan ruangan tersebut. "Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu," ujar Fri Wisdom Saragih Sumbayak. Ia menerangkan tindakan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat pembuktian hukum. "Seluruh rangkaian tindakan penyidikan dilakukan dalam rangka mengungkap secara terang dugaan tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti guna kepentingan proses hukum lebih lanjut," ucapnya.
Mengenai nilai dugaan kerugian negara, pemberitaan media mencatat adanya perbedaan data. Media detikcom dan ANTARA News menulis potensi kerugian sebesar Rp10,52 miliar, sedangkan Kompas.com mencatat nilai Rp 10,5 miliar. Selain itu, terdapat perbedaan penulisan waktu penggeledahan mitra sebelumnya, yakni Kompas.com mencatat Selasa (3/10/2026), sedangkan ANTARA News dan Pedoman Bengkulu mencatat Selasa, 3 November 2026.
Terkait penanganan perkara ini, pihak Pelindo Bengkulu melalui Hubungan Masyarakat Arifudin menyatakan sedang menyiapkan rilis resmi ke publik sembari berkoordinasi dengan kantor pusat. Sementara itu, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Bengkulu belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Penggeledahan ini merupakan langkah pengembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Pulau Baai periode 2020-2024. Melalui serangkaian penggeledahan di delapan titik lokasi, jaksa penyidik berupaya menuntaskan dugaan penyimpangan wewenang yang mengganggu tata kelola kawasan maritim Bengkulu.
Kejaksaan Tinggi Bengkulu kini mendalami bukti-bukti hasil penggeledahan untuk melanjutkan proses penegakan hukum. Di sisi lain, pihak Pelindo Bengkulu segera merilis pernyataan resmi kepada publik usai koordinasi dengan pimpinan kantor pusat tuntas.
Berita terkait
- Kejati Bengkulu Geledah Enam Kantor Rekanan Terkait Korupsi Pelabuhan Pulau Baai5 Nov 2026, 14.45 WIB