41 Ulama Pasuruan Keluarkan Lima Seruan Terkait Dugaan Penyadapan Prabowo
Sebanyak 41 kiai sepuh menggelar pertemuan tertutup di Pasuruan dan mengeluarkan lima seruan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Sebanyak 41 ulama dan kiai sepuh mengeluarkan lima seruan terkait dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto usai menggelar pertemuan tertutup di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026).
Sikap para ulama ini menjadi pegangan penting bagi warga di tengah guncangan krisis penegakan hukum tingkat nasional. Para kiai mendorong masyarakat luas dan santri untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi kabar yang belum terverifikasi. Langkah tersebut diambil guna menjaga stabilitas sosial, memperkuat keutuhan negara, dan merawat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Duduk perkara pertemuan kiai sepuh ini berakar dari rentetan kasus dugaan penyadapan komunikasi pimpinan negara serta penahanan sejumlah jenderal polisi. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan tiga perwira tinggi di Jakarta Selatan pada Selasa (3/11/2026). Penahanan tersebut menyasar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga melakukan intersepsi ilegal dan menghapus data ponsel Presiden Prabowo Subianto. Tindakan penyadapan tanpa dasar hukum itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan menyusupkan nomor target ke server pemantauan. Rekaman intersepsi kemudian dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak operasional.
Merespons krisis hukum tersebut, puluhan ulama menggelar musyawarah di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tokoh pesantren yang hadir antara lain KH Muhammad Idris Hamid, KH Muhibbul Aman, dan KH Yahya Cholil Staquf. Pertemuan berlangsung tertutup selama 3 jam dengan pengawalan dan pengamanan ketat. Selain komunikasi tatap muka langsung, forum ini memanfaatkan sambungan daring untuk menjangkau para kiai yang mengikuti pembahasan jarak jauh. Sebanyak 41 kiai sepuh menyatukan pandangan untuk menyikapi ancaman terhadap keselamatan kepemimpinan nasional.
Kiai peserta pertemuan KH. Muhibbul Aman menegaskan bahwa para kiai sepuh terpanggil memberikan arahan moral di tengah penanganan kasus hukum para jenderal. "Pascaterjadinya penyadapan dan tertangkapnya para jenderal, maka kami para kiai memandang ada yang perlu disikapi dan ketegasan oleh kepala negara. Untuk itu kami terpanggil untuk menyampaikan seruan ini, sebagai panduan bagi masyarakat dan panduan bagi pengambil kebijakan," ujar KH. Muhibbul Aman.
Pengasuh Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan KH Muhammad Idris Hamid menyampaikan bahwa insiden penyadapan merupakan ancaman nyata bagi kepemimpinan nasional. "Persoalan ini merupakan perkara serius karena menyangkut amanah kekuasaan, keselamatan kepemimpinan nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan," kata KH Muhammad Idris Hamid. Menurutnya, pertemuan para ulama menegaskan posisi keutuhan negara sebagai amanah bersama yang harus dijaga dari pelanggaran hukum kewenangan.
Terkait pernyataan sikap para ulama ini, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Selain itu, aparat penegak hukum belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Konteks musyawarah ini tidak lepas dari dugaan penyadapan terhadap presiden dan penangkapan jenderal dalam beberapa pekan terakhir. Kasus penahanan tiga jenderal di Bareskrim Polri mencerminkan adanya pelanggaran prosedur pemantauan komunikasi oleh oknum aparat. Para ulama menilai situasi krisis hukum tersebut dapat mengikis wibawa lembaga peradilan dan memicu ketidakpastian bila tidak segera diselesaikan.
Sebagai langkah berikutnya, aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas, terbuka, dan profesional pihak yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, maupun diuntungkan dari aksi penyadapan. Seruan para kiai juga mendorong Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas serta membenahi jajaran pemerintahan demi memulihkan kewibawaan negara.
Berita terkait
- Bareskrim Polri Tahan Tiga Jenderal Kasus Penyadapan Presiden di Jakarta5 Nov 2026, 08.45 WIB