Bareskrim Polri Tahan Tiga Jenderal Kasus Penyadapan Presiden di Jakarta
Bareskrim Polri menahan tiga perwira tinggi terkait penyadapan ilegal terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Jakarta.

Badan Reserse Kriminal Polri menahan tiga perwira tinggi polisi di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa (3/11/2026), atas dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Perkara intersepsi ilegal ini berdampak luas terhadap keamanan komunikasi pejabat negara, tokoh politik, awak media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha yang menjadi target penyadapan tanpa dasar penegakan hukum.
Duduk perkara kasus ini bermula dari tindakan para tersangka memasukkan nomor sasaran ke sistem pemantauan tanpa izin resmi sepanjang 2025 hingga 2026. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan 3 orang tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Rekaman aktivitas intersepsi tersebut kemudian dihapus dari sistem pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak sebelum Kapolri melaporkan langsung temuan penyadapan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tiga tersangka dalam perkara ini mencakup Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Para tersangka dijerat pasal berlapis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dalam proses pengusutan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menyita 11 ponsel, 1 iPad, serta 4 flash drive.
Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang ahli, serta satu saksi berinisial SU guna mengurai pelanggaran teknis di server Lawful Interception Management System. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa penyadapan berlangsung di luar prosedur resmi kepolisian. "Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum," kata Asep Safrudin.
Pemerintah memastikan bahwa penerapan hukum sepenuhnya berfokus pada tindak pidana siber dan penyadapan ilegal tanpa kaitan perkara makar. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan batasan pasal hukum yang diterapkan oleh kepolisian. "Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar," ujar Yusril Ihza Mahendra.
Presiden Prabowo Subianto dan ketiga tersangka belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Menurut laporan Associated Press yang dikutip CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto maupun ketiga tersangka masih bungkam atas kasus ini. Sementara itu, Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan tindakan tersebut merupakan perbuatan murni oknum pribadi, bukan kebijakan institusi Polri, serta pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal.
Tersangka Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selama lima tahun sebelum diangkat menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan sebulan sebelumnya. Dalam menjalankan intersepsi, kepolisian mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Regulasi tersebut mewajibkan pelaksanaan penyadapan tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan semata-mata dilakukan untuk kebutuhan penegakan hukum peradilan.
Sebagai langkah berikutnya, pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara serta Kemenko Polkam mengevaluasi operasional alat sadap di lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional. Pemerintah juga menyiapkan evaluasi dan penyesuaian pejabat pengganti Kepala Staf Kepresidenan secara bertahap, sementara Divpropam Polri serta Irwasum Polri terus mengawasi jalannya proses penyidikan di Bareskrim Polri.
Berita terkait
- Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Terkait Penyadapan Ilegal Presiden di Jakarta12 Nov 2026, 07.45 WIB
- 41 Ulama Pasuruan Keluarkan Lima Seruan Terkait Dugaan Penyadapan Prabowo9 Nov 2026, 07.45 WIB
- Habiburokhman dan Said Didu Soroti Kasus Penyadapan Mantan Kapolri di Jakarta8 Nov 2026, 07.45 WIB
- Bareskrim Polri Tahan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Presiden di Jakarta4 Nov 2026, 08.15 WIB