Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Terkait Penyadapan Ilegal Presiden di Jakarta

Mabes Polri menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Ahrie Sonta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Suasana sidang kode etik perwira tinggi kepolisian di Gedung Propam Mabes Polri Jakarta Selatan.
Foto: detikNews

Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri memecat Irjen Ahrie Sonta setelah menjalani sidang 10 jam di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa (10/11/2026), akibat penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan pemecatan perwira tinggi ini membawa perubahan mendasar dalam pembersihan internal kepolisian atas skandal penyadapan kepala negara. Publik disuguhkan langkah pembersihan institusi setelah satu perwira tinggi Polri dipecat dari kedinasan. Sebanyak 4 orang perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tindakan disiplin tegas ini memengaruhi pemeliharaan kepercayaan warga terhadap tata kelola teknologi dan pengawasan aparat penegak hukum di tingkat nasional.

Duduk perkara kasus ini berakar dari praktik intersepsi ilegal yang menyasar kepala negara serta fasilitas komunikasi resmi. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan 3 orang tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 menggunakan perangkat pemantauan milik kepolisian. Setelah indikasi intersepsi mencuat, Presiden Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026.

Sidang komisi kode etik terhadap Irjen Ahrie Sonta digelar secara tertutup di Gedung Propam Mabes Polri pada Selasa, 10 November 2026, mulai pukul 09.00 hingga 20.10 WIB. Irjen Ahrie Sonta dinilai menyalahgunakan kewenangan dan akses perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan melanggar prosedur operasional. Setelah menjalani persidangan selama lebih dari sepuluh jam, Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan sanksi perbuatan tercela dan pemecatan tidak dengan hormat.

Penetapan status hukum dalam skandal ini berlangsung bertahap melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November 2026, lalu menyematkan status tersangka kepada Slamet Uliandi pada 5 November 2026. Sebanyak tiga orang tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua pada 5 November 2026, sedangkan satu tersangka ditunda penahanannya karena mengalami sakit strok.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa persidangan etik ini membuktikan komitmen institusi dalam menegakkan aturan operasional kepolisian. "Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel," kata Johnny Eddizon Isir. Terkait kelanjutan proses pemeriksaan para perwira tinggi tersangka lainnya, Johnny Eddizon Isir menambahkan, "Jadwalnya minggu depan ya nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,".

Dari ranah pengawasan legislatif, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pandangan terkait sanksi pemecatan terhadap perwira tinggi kepolisian tersebut. Komisi III DPR RI menyatakan komitmen untuk terus mengawal penegakan etik dan proses pidana keempat tersangka sampai berkekuatan hukum tetap, demi menjaga kepatuhan hukum aparatur negara terhadap prosedur penyadapan.

Irjen Ahrie Sonta belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Konteks perkara ini bermula dari pengusutan atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting yang memanfaatkan fasilitas perangkat teknologi Bareskrim Polri secara tidak sah. Sebanyak 4 orang perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Sebagai langkah berikutnya, Polri menjadwalkan sidang komisi kode etik untuk tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada pekan depan setelah pemeriksaan selesai. Selain itu, Komisi III DPR RI akan terus mengawal penegakan etik dan proses pidana keempat tersangka hingga tuntas.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional