Habiburokhman dan Said Didu Soroti Kasus Penyadapan Mantan Kapolri di Jakarta
Habiburokhman dan Said Didu menyoroti penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal Presiden di Jakarta.

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman dan pengamat Muhammad Said Didu menyoroti kasus penyadapan di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sabtu, 7 November 2026. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan 3 orang perwira polisi sebagai tersangka.
Sorotan publik mencuat setelah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lainnya. Skandal intersepsi telekomunikasi ini berdampak langsung pada keamanan data komunikasi pejabat negara serta tokoh publik. Perubahan ini memicu perhatian luas mengenai integritas aparat penegak hukum dan sistem pengawasan sarana pemantauan resmi kepolisian.
Duduk perkara kasus ini bermula dari tindakan para tersangka memasukkan nomor sasaran ke sistem pemantauan tanpa izin resmi sepanjang 2025 hingga 2026. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan 3 orang tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Rekaman aktivitas intersepsi tersebut kemudian dihapus dari sistem pada Oktober 2026 guna menghilangkan jejak sebelum dilaporkan kepada kepala negara.
Badan Reserse Kriminal Polri mengumumkan status hukum ketiga perwira tersebut pada Selasa, 3 November 2026. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan secara langsung penetapan tersangka perkara intersepsi ilegal tersebut. "Penyidik telah menetapakan 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, EH," kata Asep Safrudin.
Perkembangan kasus ini menuai reaksi kritis dari sejumlah kalangan. Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu mengunggah kritik terbuka melalui akun media sosial X pada Rabu, 4 November 2026. Said Didu membeberkan 9 catatan kinerja bernada sindiran terhadap rekam jejak kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo selama menjadi Kapolri. Catatan tersebut menyoroti berbagai kelemahan penegakan hukum dan tata kelola internal kepolisian selama masa kepemimpinannya.
Habiburokhman kemudian menulis kolom opini pada Sabtu, 7 November 2026, untuk merespons polemik yang berkembang. Politikus Partai Gerindra tersebut menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menuntaskan perkara hukum ini. Habiburokhman menilai dugaan kejahatan penyadapan telah menggugurkan seluruh torehan kepemimpinan mantan pimpinan kepolisian tersebut. "Namun segala prestasi dia sebelumnya seberapapun kecilnya dan seberapapun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri," kata Habiburokhman.
Terkait sindiran Said Didu mengenai pujian masa lalunya, Habiburokhman memberikan tanggapan resmi. Habiburokhman menerima sindiran Said Didu soal pujian masa lalunya kepada Listyo Sigit. Kendati demikian, ia menegaskan segala prestasi masa lalu tersebut kini gugur akibat keterlibatan dalam kejahatan penyadapan. Doktrin perkalian nol membuat pencapaian tersebut hilang setelah penetapan status tersangka dalam kasus penyadapan presiden dan pejabat publik.
Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal menambah deretan perkara besar personel Polri setelah kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan Djoko Susilo. Habiburokhman sebelumnya sempat memuji Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri terbaik saat paripurna pengesahan RUU Polri pada Juni 2026. Mengenai tanggal pelaksanaan rapat paripurna pengesahan regulasi tersebut, media detikNews melaporkan dua versi berbeda, yakni 9 Juni 2026 dan 6 Juni 2026.
Penyidik kepolisian saat ini terus menelusuri seluruh bukti guna menyelesaikan proses penyidikan perkara. Kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melanjutkan pengungkapan perkara serta pendalaman motif penyadapan ilegal.
Berita terkait
- PKBB Dukung Kapolri Tindak Mantan Kapolri dan Rotasi Ratusan Perwira di Jakarta8 Nov 2026, 08.45 WIB
- Bareskrim Polri Tahan Tiga Jenderal Kasus Penyadapan Presiden di Jakarta5 Nov 2026, 08.45 WIB