PKBB Dukung Kapolri Tindak Mantan Kapolri dan Rotasi Ratusan Perwira di Jakarta
Paguyuban Keluarga Besar Brimob mendukung langkah Kapolri menindak mantan Kapolri dan merotasi ratusan perwira di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Paguyuban Keluarga Besar Brimob mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menindak mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Langkah penegakan hukum dan pembenahan internal ini berdampak langsung pada perombakan pejabat teras Mabes Polri serta kepolisian daerah di seluruh Indonesia. Penataan organisasi tersebut mengubah susunan kepemimpinan kewilayahan demi menjaga profesionalisme korps kepolisian. Selain itu, proses hukum terbuka terhadap para mantan pejabat tinggi kepolisian menjadi penanda penegakan aturan secara internal.
Duduk perkara kasus ini bermula saat Bareskrim Polri mengusut dugaan intersepsi sambungan komunikasi tanpa prosedur sejak 2025 hingga Oktober 2026. Praktik pemantauan tanpa izin tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta tokoh publik lainnya. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Bareskrim Polri menahan para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden di Jakarta Selatan pada Selasa, 3 November 2026. Mabes Polri kemudian mengumumkan status penetapan tersangka kepada mantan petinggi kepolisian pada hari yang sama.
Mengenai jumlah pihak yang terjerat perkara, terdapat perbedaan data antar media. Berita detikNews menyebut empat perwira tinggi kepolisian ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, TIMES Indonesia melaporkan tiga perwira tinggi Polri terseret sebagai tersangka dalam kasus intersepsi telekomunikasi tersebut.
Ketua Umum PKBB Komjen (Purn) Imam Sujarwo bersama para mantan Komandan Korps Brimob mendatangi Mabes Polri dalam audiensi resmi. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan dukungan purnawirawan terhadap langkah bersih-bersih institusi yang dijalankan pimpinan kepolisian saat ini. Imam Sujarwo memuji keberanian pimpinan Polri dalam menindak perwira yang melanggar hukum.
Ketua Umum PKBB Komjen (Purn) Imam Sujarwo menyatakan, "Yang kita apresiasi juga adalah bagaimana bisa melakukan penindakan, penangkapan terhadap pelaku penyadapan. Ini luar biasa yang mengagetkan kita semua, juga termasuk rekan-rekan media, ternyata juga pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau."
Terkait tudingan intersepsi ilegal, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan sasaran penyadapan yang dilakukan para tersangka. Penyelidikan kepolisian mendapati saluran telekomunikasi banyak pihak disadap tanpa izin yang sah.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan, "Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha."
Para perwira polisi yang melanggar aturan penyadapan menghadapi ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Jeratan hukum tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan mengenai komunikasi serta keamanan data.
Bersamaan dengan pengusutan perkara pidana, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menggelar perombakan struktur organisasi kepolisian secara besar-besaran. Mutasi jabatan internal Polri telah bergulir hingga empat gelombang perombakan. Sebanyak 19 kepala kepolisian daerah diganti dalam rangkaian pembaruan pimpinan kewilayahan tersebut.
Pada mutasi gelombang keempat saja, pimpinan kepolisian merotasi 264 perwira di berbagai satuan kerja. Gerbong mutasi mutakhir tersebut mencakup pergantian 6 wakil kepala kepolisian daerah dan 22 kepala kepolisian resor di seluruh Indonesia.
Pihak tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Konteks perkara menunjukkan penyadapan ilegal berlangsung sepanjang 2025 sampai Oktober 2026 terhadap saluran telepon kepala negara, pejabat tinggi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, media, serta pengusaha. Penetapan tersangka atas Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso berkaitan dengan pasal 258 KUHP, pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta pasal 32 UU ITE.
Langkah berikutnya dari penanganan kasus ini berpusat pada proses penyidikan dan kelanjutan pemeriksaan hukum oleh Bareskrim Polri terhadap para mantan petinggi kepolisian yang telah berstatus tersangka.
Berita terkait
- Habiburokhman dan Said Didu Soroti Kasus Penyadapan Mantan Kapolri di Jakarta8 Nov 2026, 07.45 WIB