Bareskrim Polri Tahan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Presiden di Jakarta
Bareskrim Polri resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh di Jakarta Selatan.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan 3 orang tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Kasus ini berdampak pada keamanan pejabat dan publik karena Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media atau jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha menjadi sasaran pemantauan serta penyadapan ilegal.
Tiga personel yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta berinisial ASN, dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso berinisial EH.
Terdapat perbedaan data identitas tersangka kedua di kalangan media. detikNews menulis inisial ASN dan nama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), ANTARA News menyebut inisial ASN, sementara Kompas.com menulis nama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution tanpa menyebutkan inisial.
Para tersangka diduga menjalankan aksi penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik tanpa kaitan dengan penegakan hukum sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Selanjutnya pada Oktober 2026, para tersangka diduga menghapus jejak log dari rekaman aktivitas penyadapan tersebut.
Penyidik Bareskrim Polri memeriksa saksi-saksi dan menyita barang bukti terkait tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyampaikan keterangan resmi dalam jumpa pers di Mabes Polri pada Selasa malam, 3 November 2026. "Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," kata Komjen Asep Safrudin.
Ketiga tersangka kemudian langsung dibawa ke tahanan di Bareskrim Mabes Polri. Komjen Asep Safrudin menyatakan penahanan tersebut dilakukan di fasilitas kepolisian. "Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Komjen Asep Safrudin.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengajak masyarakat percaya kepada Polri dalam mengusut kasus ini. Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen penuh pada penegakan hukum profesional dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional.
Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Tersangka Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Aksi pemantauan dan penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang sah.
Saat ini ketiga tersangka menjalani masa penahanan di Rutan Mabes Polri. Penyidikan pidana perkara tersebut terus diproses oleh Bareskrim Polri dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional.
Berita terkait
- Kapolri Mutasi 25 Perwira dan Tarik Dua Jenderal dari KSP di Jakarta12 Nov 2026, 08.15 WIB
- Bareskrim Polri Tahan Tiga Jenderal Kasus Penyadapan Presiden di Jakarta5 Nov 2026, 08.45 WIB
- Istana Berhentikan Listyo Sigit dan Ungkap Dugaan Makar Penyadapan Presiden5 Nov 2026, 07.45 WIB
- Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Perwira Tinggi di Jakarta Selatan4 Nov 2026, 08.45 WIB