Istana Berhentikan Listyo Sigit dan Ungkap Dugaan Makar Penyadapan Presiden

Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala KSP usai penetapan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan log di Jakarta.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Mensesneg Prasetyo Hadi memberi keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Foto: detikNews

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempertanyakan motif penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Rabu, 4 November 2026. Penyelidikan perkara ini menetapkan 3 perwira polisi sebagai tersangka.

Kasus ini berujung pada pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala KSP. Selain pergantian pimpinan lembaga kepresidenan, perkara ini memicu pembahasan pencabutan anugerah Bintang Mahaputera Adipurna milik Listyo Sigit. Keputusan tersebut langsung mengubah susunan pimpinan di lingkungan kepresidenan.

Duduk perkara bermula dari temuan aksi pemantauan tanpa kaitan penegakan hukum pada periode 2025-2026. Penyelidikan mendapati penghapusan jejak log pada perangkat Presiden dan sejumlah tokoh nasional. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Bareskrim Polri resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh di Jakarta Selatan. Tiga tersangka tersebut mencakup Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Bareskrim Polri menetapkan ketiga perwira tinggi itu sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.

Pada Rabu pagi, Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatannya. Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi keputusan resmi tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo Hadi mengatakan, "Ada konsekuensi logis karena salah satu tersangka adalah Kepala KSP. Oleh karena itu sampaikan pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo sigit dalam kapasitas beliau sebagai Kepala KSP dan selanjutnya Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk sementara, beliau tunjuk Letjen Ariyo Windutomo."

Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah memandang serius tindakan pemantauan ilegal tersebut. Ia menilai aksi penyadapan terhadap kepala negara mengancam keselamatan pimpinan negara. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, "Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan, mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara." Penyadapan terhadap nomor Presiden berlangsung pada kurun 2025 hingga Oktober 2026 sebelum pelaku menghapus jejak log.

Di Gedung DPR RI di Jakarta, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendorong Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengevaluasi penghargaan Listyo Sigit. Sebelumnya, Presiden menyematkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna melalui Keppres Nomor 86 TK Tahun 2026 pada 1 Oktober 2026. Penganugerahan bintang penghargaan tersebut bertepatan dengan pelantikan Listyo Sigit sebagai Kepala KSP. TB Hasanuddin mengingatkan tanggung jawab moral yang melekat pada gelar itu. Karena perkara pidana tersebut, ia meminta Dewan GTK mengkaji pencabutan tanda kehormatan terkait.

Pihak Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Konteks penanganan perkara merujuk pada temuan penyadapan nonprosedural serta akses ilegal terhadap kepala negara, pejabat publik, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010, Presiden memiliki hak mencabut tanda jasa dan tanda kehormatan. Mekanisme pencabutan gelar tersebut membutuhkan pertimbangan resmi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dua regulasi tersebut menjadi rujukan utama negara dalam meninjau tanda kehormatan perwira tersangka.

Langkah berikutnya kini menunggu pengumuman resmi hasil penyidikan lengkap dari kepolisian terkait motif dan aktor intelektual. Selain itu, publik menunggu kajian objektif dan komprehensif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Kajian Dewan GTK tersebut membahas usulan pencabutan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna milik Listyo Sigit Prabowo. Proses hukum di Bareskrim Polri terus berjalan untuk merampungkan berkas perkara para tersangka.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional