Kapolri Ungkap Alur Penyadapan Presiden Prabowo dan Jerat Makar di DPR
Kapolri membeberkan kronologi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta penerbitan laporan dugaan makar terhadap empat perwira tinggi.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat 4 perwira tinggi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Pengungkapan perkara keamanan negara berskala besar ini memperlihatkan pengusutan dugaan pelanggaran hukum di tubuh institusi kepolisian. Penanganan perkara tersebut berdampak langsung pada stabilitas keamanan nasional karena sasaran pemantauan mencakup kepala negara beserta sejumlah tokoh bangsa. Penetapan tersangka terhadap empat jenderal polisi ini mengubah struktur kepemimpinan dan pengawasan internal penegak hukum.
Duduk perkara bermula dari temuan aksi pemantauan nonprosedural tanpa kaitan penegakan hukum terhadap nomor telepon Presiden sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026 yang disertai penghapusan jejak log. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan usai penetapan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan log di Jakarta. Kala itu, Bareskrim Polri resmi menahan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso pada awal November 2026, sementara Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kepala KSP.
Dalam pemaparannya di hadapan anggota legislatif, Polri mencatat laporan polisi dugaan penyadapan terbit pada 31 Oktober 2026. Pada tahap awal proses penanganan perkara tersebut, tim penyidik langsung menginterview 6 orang saksi dan meminta keterangan 4 orang ahli. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal itu, Polri menaikkan status perkara ke tahap penyidikan pada 1 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik menyita barang bukti, menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka, serta menangkap Ahrie Sonta.
Penyidik kemudian resmi menahan Irjen Ahrie Sonta dan memeriksa Irjen Eko Hadi Santoso pada 2 November 2026. Pelaksanaan gelar perkara pada 3 November 2026 menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka berikutnya. Mantan pimpinan kepolisian tersebut ditangkap dan ditahan pada 4 November 2026. Sehari berselang, pada 5 November 2026, penyidik menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung, menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka, serta menggeledah rumah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penyelidikan berlanjut pada rentang 6 hingga 10 November 2026 lewat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemeriksaan ulang tersangka, serta pemeriksaan 6 saksi dari personel bagian monitoring. Penyelidikan delik makar ini dibuka oleh kepolisian guna menelusuri motif utama dan rantai perintah di balik aksi intersepsi ilegal. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan, "Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar."
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung penuh pembuktian delik keamanan negara tersebut. Habiburokhman menegaskan, "Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa."
Para tersangka, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Konteks penyelidikan menunjukkan dugaan aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah berlangsung sejak tahun 2025. Terkait status penahanan para tersangka, Irjen Slamet Uliandi yang diperiksa pada 11 November 2026 akhirnya ditetapkan menjalani tahanan rumah. Keputusan penahanan rumah bagi Irjen Slamet Uliandi ini didasarkan pada rekomendasi medis resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri karena kondisi kesehatannya.
Polri kini memfokuskan penyelidikan delik makar pada penelusuran pemberi perintah, tujuan kegiatan penyadapan, serta pemeriksaan lanjutan terhadap personel terkait. Di samping itu, tim penyidik terus memproses pemenuhan pembuktian materiil untuk menuntaskan berkas perkara agar segera dilimpahkan ke kejaksaan.
Berita terkait
- Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan, Sidang Etik Polri di Jakarta Terkendala Aturan18 Nov 2026, 08.15 WIB
- Istana Berhentikan Listyo Sigit dan Ungkap Dugaan Makar Penyadapan Presiden5 Nov 2026, 07.45 WIB