Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan, Sidang Etik Polri di Jakarta Terkendala Aturan

Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan di Jakarta memicu kendala sidang etik akibat aturan kepangkatan pemeriksa.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadapi proses hukum di Jakarta.
Foto: Kompas.com

Proses hukum dan hambatan peradilan etik mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengemuka di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Senin, 9 November 2026, setelah penetapan tersangka dugaan penyadapan.

Penanganan perkara ini memberi preseden pengujian asas persamaan di hadapan hukum bagi kalangan perwira tinggi serta memicu penataan regulasi internal kepolisian. Perkara ini berdampak langsung pada tatanan penegakan hukum nasional sekaligus menuntut kepastian prosedur pemeriksaan etik terhadap aparatur penegak hukum yang tersandung sangkaan pidana.

Duduk perkara bermula saat Listyo Sigit Prabowo melepaskan jabatannya sebagai pimpinan Korps Bhayangkara sebelum terseret persoalan hukum. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat empat perwira tinggi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam laporan terdahulu itu, aksi pemantauan nonprosedural menyasar nomor telepon Presiden sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026 dengan disertai tindakan penghapusan jejak log. Laporan polisi terkait perkara terbit pada 31 Oktober 2026. Tim penyidik kemudian memeriksa enam saksi dan empat ahli sebelum menaikkan status perkara ke tahap penyidikan pada 1 November 2026. Bareskrim Polri lantas menyita barang bukti serta menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Penyidik menggeledah rumah Listyo Sigit Prabowo pada 5 November 2026 setelah menahannya sehari sebelumnya. Rekomendasi medis Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri membuat Irjen Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah.

Penyidikan perkara pidana saat ini terus berjalan di Bareskrim Polri, tetapi penegakan disiplin profesi menghadapi hambatan administratif. Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto setelah jarak waktu pelepasan jabatan Kapolri berlangsung selama 33 hari. Pemeriksaan sidang etik terbentur ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi mensyaratkan pemeriksa sidang etik berpangkat setara atau lebih tinggi dari pelanggar. Keterbatasan perwira aktif berpangkat jenderal polisi bintang empat menghambat pembentukan susunan majelis sidang kode etik.

Aturan kepolisian menetapkan susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri berjumlah minimal sekurang-kurangnya 3 orang, yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Situasi penegakan disiplin ini mendapat sorotan dari pengamat kepemiluan. Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli berujar, "Ketika tubuh jabatan terlepas dari tubuh pribadi, hukum dapat menyentuh yang kedua tanpa mengusik yang pertama, dan lembaga tetap berjalan" Nasarudin Sili Luli juga menambahkan, "Pada kedua kasus, kursi penegakan hukum sudah kosong ketika status tersangka datang" Pakar mengusulkan pembaruan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 untuk mengatasi kebuntuan etik jenderal bintang empat.

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Bareskrim Polri juga belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Konteks regulasi internal kepolisian menegaskan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mensyaratkan anggota Komisi Kode Etik Polri berpangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Untuk mengatasi kebuntuan dalam pemeriksaan etik jenderal bintang empat, kini muncul wacana pemberian pangkat lokal sementara bagi dua komisaris jenderal untuk mengisi susunan komisi etik.

Langkah berikutnya dari penanganan kasus ini adalah menunggu kelanjutan proses penyidikan Bareskrim Polri hingga pelimpahan perkara ke persidangan. Di samping itu, institusi terkait mengkaji revisi Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 guna merumuskan mekanisme khusus pemeriksaan etik jenderal bintang empat.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional