Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Penyadapan Ilegal di Jakarta
Komisi Kode Etik Profesi Polri menyidangkan Irjen Pol Eko Hadi Santoso di Mabes Polri Jakarta terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Komisi Kode Etik Profesi Polri menggelar sidang etik terhadap satu dari empat tersangka kasus penyadapan ilegal, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Persidangan ini berdampak langsung terhadap pemulihan integritas institusi kepolisian dan kepastian hukum bagi masyarakat. Proses penegakan aturan internal ini menyangkut akuntabilitas perlindungan privasi pejabat negara serta pembenahan pengawasan kewenangan penegak hukum agar terhindar dari penyalahgunaan fasilitas pemantauan komunikasi.
Duduk perkara bermula saat dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Bengkulunow sebelumnya memberitakan penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal di Jakarta memicu kendala sidang etik akibat aturan kepangkatan pemeriksa. Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo dan Eko Hadi Santoso. Presiden Prabowo memecat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026. Majelis KKEP kemudian menjatuhkan vonis pemecatan terhadap Inspektur Jenderal Ahrie Sonta sebelum menggelar sidang terhadap Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB.
Sidang etik memeriksa terduga pelanggar dengan pengawalan Divisi Hukum Polri sebagai pembela, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagai penuntut, serta dipantau langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional. Majelis sidang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo. Dari total empat perwira tinggi aktif yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal, sebanyak tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Militer Mako Brimob.
Terdapat perbedaan informasi antarpihak mengenai lokasi pelaksanaan sidang di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Media CNN Indonesia menyebutkan persidangan bertempat di Divisi Propam Polri, sedangkan detikNews mewartakan sidang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Di sisi lain, Tribratanews memberitakan sidang bertempat di Ruang Sidang Biro Pengawasan Penyidikan Lantai 2, Gedung Badan Reserse Kriminal Polri.
Perbedaan keterangan juga muncul mengenai riwayat penugasan terduga pelanggar. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso merupakan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sementara itu, detikNews menyebut terduga pelanggar sebagai mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim. Eko Hadi Santoso diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan permufakatan akses ilegal saat menjabat pimpinan di Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menegaskan kesetaraan perlakuan dalam penegakan aturan internal. "Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," kata Johnny Eddizon Isir.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan komitmen institusi dalam pelaksanaan peradilan etik tersebut. "Rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," tutur Trunoyudo Wisnu Andiko.
Inspektur Jenderal Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan Majelis KKEP pada pekan sebelumnya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Kasus dugaan pelanggaran etik ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Perkara ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran perwira tinggi lainnya. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mekanisme sanksi etik merujuk pada ketentuan pemecatan anggota Polri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
Polri akan menyampaikan hasil putusan resmi sidang etik Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso setelah rangkaian pemeriksaan selesai. Selain itu, Kapolri akan menentukan perangkat komisi sidang etik untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berita terkait
- Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan, Sidang Etik Polri di Jakarta Terkendala Aturan18 Nov 2026, 08.15 WIB