Bareskrim Selidiki Dokumen 43 Tokoh Korban Penyadapan Ilegal di Jakarta

Bareskrim Polri menyelidiki peredaran dokumen 43 tokoh korban penyadapan ilegal di Jakarta yang tidak mencantumkan nama Joko Widodo dan Gibran.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Gedung Bareskrim Polri di Jakarta tempat pemeriksaan dugaan penyadapan ilegal 43 tokoh.
Foto: Radar Cirebon

Bareskrim Polri menyelidiki dokumen beredar berisi 43 tokoh korban penyadapan ilegal di Jakarta, DKI Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Dokumen itu tanpa nama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Peredaran dokumen tersebut memicu spekulasi publik dan memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Warga juga mengkhawatirkan keamanan privasi data komunikasi para tokoh politik, pejabat negara, aktivis, hingga pers. Kejelasan hasil penyelidikan perkara ini menentukan kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya kesimpangsiuran informasi di ruang publik.

Duduk perkara bermula dari pengusutan dugaan aksi pemantauan tanpa kaitan penegakan hukum pada rentang 2025 hingga 2026. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala KSP usai penetapan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan log di Jakarta. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Tiga tersangka tersebut mencakup mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyelidikan mendapati adanya penyadapan nonprosedural, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik pada perangkat komunikasi Presiden dan tokoh nasional.

Setelah penetapan 3 perwira tinggi tersebut sebagai tersangka, sebuah dokumen berisi daftar 43 tokoh menyebar di media sosial. Daftar tersebut memuat figur publik ternama, termasuk Presiden Prabowo Subianto serta mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Publik kemudian menyoroti tidak adanya nama mantan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dalam dokumen tersebut. Ketiadaan nama kedua tokoh nasional itu memicu tanda tanya dan perdebatan masyarakat mengenai keabsahan berkas yang tersebar luas.

Dugaan tindak pidana penyadapan ilegal tersebut sebelumnya dibeberkan oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat menangani perkara. Komjen Asep Safrudin mengatakan, "Terhadap para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha." Penjelasan kepolisian menunjukkan pemantauan tanpa izin tersebut menyasar puluhan tokoh dari berbagai latar belakang institusi negara maupun sipil.

Ketiadaan nama mantan presiden dan wakil presiden dalam dokumen itu turut dibahas oleh sejumlah narasumber ruang publik. Narasumber Siniar Obor Rakyat Setyono Budiono ikut menyoroti tidak tercantumnya kedua nama tokoh tersebut dalam dokumen beredar. Setyono Budiono mengatakan, "Yang tidak disadap adalah Gibran dan Jokowi." Perbincangan mengenai kebenaran dokumen terus meluas di berbagai saluran komunikasi daring.

Menanggapi isu tersebut, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum memiliki data pasti apakah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka ikut disadap karena penyidik masih mendalami identitas para korban. Di sisi lain, Bareskrim Polri menegaskan belum mengonfirmasi keaslian dokumen maupun satu per satu nama yang beredar di media sosial. Sementara itu, pihak Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Konteks perkara ini berakar dari pengusutan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto serta pejabat negara periode 2025–2026. Dalam perkara ini, sebanyak 3 perwira tinggi kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Tiga perwira tinggi tersebut yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Pemerintah dan kepolisian menegaskan daftar 43 nama yang menyebar di internet belum terkonfirmasi kebenarannya.

Penyidik Bareskrim Polri masih mendalami identitas lengkap korban penyadapan dan motif di balik perkara tersebut.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional