Kepala BIN Sebut Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Mengarah ke Makar
Kepala BIN Muhammad Herindra menyatakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat perwira polisi mengarah pada tindakan makar.

Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyebut penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah ke tindakan makar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Kasus ini penting bagi publik karena mengungkap kerentanan pengawasan sistem sadap negara serta menyeret 4 orang perwira tinggi kepolisian ke ranah pidana. Peristiwa ini mengubah tata kelola keamanan informasi pimpinan tertinggi Republik Indonesia dan memperlihatkan celah pengawasan pada perangkat intelijen negara.
Duduk perkara bermula ketika nomor ponsel korban dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System secara nonprosedural tanpa verifikasi dan tanpa surat permohonan penyidik. Penyadapan tersebut berjalan sepanjang kurun 2025 hingga 2026 tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Selanjutnya, berkas hasil sadapan serta jejak log dihapus pada Oktober 2026. Petugas yang menemukan tindakan ilegal tersebut kemudian membuat Laporan Polisi pada 30 Oktober 2026. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala KSP usai penetapan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan log di Jakarta. Setelah penyelidikan berjalan, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Penyidik kemudian menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026.
Dalam menangani perkara ini, penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memeriksa 10 orang saksi guna mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Selain memeriksa saksi fakta, penyidik Bareskrim Polri juga memintai keterangan dari 3 orang saksi ahli. Dari tangan para pihak terkait, kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk. Barang bukti elektronik ini digunakan untuk menelusuri data sadapan serta perintah penghapusan berkas pada sistem komputer.
Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin membeberkan kronologi awal tindakan nonprosedural yang dilakukan para tersangka pada sistem sadap resmi milik kepolisian. Asep Safrudin mengatakan, "Saya jelaskan kronologi singkat kejadian. Yaitu pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010,"
Pada Jumat, 6 November 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, Kepala BIN Muhammad Herindra menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan tersebut, ia menyampaikan penilaian institusinya mengenai dampak serta muatan politis di balik aksi pemantauan komunikasi tanpa hak itu. Muhammad Herindra menegaskan, "Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,"
Para tersangka, yaitu mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Di sisi lain, Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan ilegal yang mengarah ke makar, namun ia memilih bungkam saat ditanya mengenai dalang yang memberi perintah penyadapan tersebut.
Konteks penanganan perkara ini menegaskan bahwa penyadapan tanpa izin melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP tersebut, para tersangka terancam pidana maksimal 10 tahun dan 6 tahun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono sebelumnya juga menyebut tindakan pemantauan ilegal ini sebagai bentuk insubordinasi yang mengarah pada makar.
Sebagai langkah berikutnya, Kepala BIN Muhammad Herindra menyampaikan laporan langsung terkait temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri terus melanjutkan proses pembuktian hukum serta pemeriksaan aliran hasil sadapan secara komprehensif untuk menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal ini.
Berita terkait
- Pemerintah Tegaskan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar di Jakarta10 Nov 2026, 07.45 WIB
- Presiden Prabowo Subianto Terima Kunjungan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Bogor9 Nov 2026, 07.15 WIB
- Istana Berhentikan Listyo Sigit dan Ungkap Dugaan Makar Penyadapan Presiden5 Nov 2026, 07.45 WIB