Presiden Prabowo Subianto Terima Kunjungan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Bogor
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal pimpinan negara.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di kediaman pribadinya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 8 November 2026.
Pertemuan ini menjadi perhatian luas warga karena melibatkan sepuluh mantan pimpinan tertinggi kepolisian di tengah pengusutan perkara hukum internal yang menyita perhatian masyarakat. Kehadiran para purnawirawan jenderal tersebut menjadi penting bagi publik dalam mengamati soliditas institusi keamanan negara serta kelanjutan tata kelola keamanan informasi pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan dinamika hubungan koordinasi antara kepala negara dan korps Bhayangkara setelah terungkapnya celah kerentanan dalam perangkat intelijen kepolisian.
Duduk perkara pertemuan ini berlangsung menyusul penyelidikan perkara pemantauan komunikasi ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyatakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat perwira polisi mengarah pada tindakan makar. Perkara bermula ketika nomor telepon seluler Presiden dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System secara nonprosedural tanpa verifikasi dan tanpa surat permohonan penyidik sepanjang kurun 2025 hingga 2026. Penyadapan tersebut berjalan tanpa kaitan dengan tugas penegakan hukum resmi. Berkas rekaman hasil sadapan serta jejak log kemudian dihapus pada Oktober 2026, hingga akhirnya petugas yang menemukan kejanggalan membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim Polri menyita 11 unit ponsel, 1 unit iPad, serta 4 flashdisk dan memeriksa 10 saksi beserta 3 saksi ahli. Pada Selasa, 3 November 2026, penyidik menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta sebagai tersangka. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026.
Dalam agenda pertemuan di Hambalang tersebut, sepuluh mantan Kapolri tiba dengan mengenakan kemeja batik dan didampingi langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Presiden Prabowo menyambut kedatangan rombongan purnawirawan jenderal tersebut dan menyalami mereka satu per satu di lokasi. Pada saat menyambut para mantan pimpinan kepolisian, Presiden Prabowo Subianto menyapa salah satu purnawirawan dengan bertanya, "Mas, apa kabar, Mas?" Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kemudian memperkenalkan para mantan Kapolri kepada Presiden sebelum mereka memasuki ruangan pertemuan. Setelah penyambutan, Presiden Prabowo bersama sepuluh mantan Kapolri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Sekretaris Kabinet duduk melingkari meja bundar untuk melangsungkan diskusi.
Terkait pengenalan para purnawirawan sebelum berdiskusi melingkari meja, terdapat perbedaan kutipan pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di antara media massa. Harian detikNews melaporkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya hadir bersama para Kapolri pada masanya. Sementara itu, CNBC Indonesia melaporkan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya datang bersama Kapolri pada masanya.
Pihak Istana dan para peserta pertemuan belum menyampaikan keterangan resmi terkait maksud pertemuan, isi, maupun agenda pembahasan dalam forum tersebut hingga berita ini diterbitkan. Di sisi lain, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan terkait penetapan mereka sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Pertemuan para mantan pimpinan kepolisian ini berlangsung di tengah isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penanganan perkara penyadapan tanpa izin ini melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri. Pada Kamis, 5 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru kasus penyadapan ilegal dan akses ilegal. Terkait penetapan tersangka tersebut, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto memberikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan. Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto menyatakan, "Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum". Namun demikian, aparat kepolisian belum menahan Slamet Uliandi karena yang bersangkutan menderita stroke.
Berita terkait
- Kepala BIN Sebut Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Mengarah ke Makar7 Nov 2026, 08.45 WIB