Pemerintah Tegaskan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar di Jakarta

Pemerintah menegaskan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mengarah ke dugaan makar dan menyerahkan pengusutannya kepada Bareskrim Polri tanpa satgas.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Konferensi pers pemerintah terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden di Jakarta.
Foto: detikNews

Pemerintah menegaskan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin (9/11/2026), dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mengarah ke tindak pidana makar. Sebanyak 4 orang perwira polisi telah berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini.

Penegakan hukum kasus ini dipercayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Masyarakat sipil turut memberikan dukungan terhadap pengusutan perkara tersebut. Publik berkepentingan menjaga keamanan kepala negara dengan status primus inter pares. Intersepsi komunikasi secara ilegal dinilai membahayakan tata kelola pemerintahan Indonesia. Penyadapan tersebut diduga kuat bertujuan melumpuhkan pelaksanaan tugas kepresidenan.

Duduk perkara bermula dari temuan pemantauan komunikasi ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh. Dugaan penyadapan tanpa hak itu berlangsung dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Kepala BIN Muhammad Herindra menyatakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat perwira polisi mengarah pada tindakan makar. Nomor ponsel korban sebelumnya dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur semestinya. Rekaman berkas sadapan serta jejak log kemudian dihapus pada Oktober 2026. Petugas kemudian menerbitkan laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim Polri lalu menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Listyo Sigit dicopot dari posisi Kepala Staf Kepresidenan sehari setelah penetapan tersangka tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan resmi di Jakarta Pusat. Yusril menyampaikan bahwa kasus ini telah berkembang melampaui delik intersepsi siber biasa. Aparat penegak hukum kini memperluas penanganan perkara ke arah kejahatan terhadap keamanan negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, "Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar."

Pemerintah memutuskan tidak membentuk tim atau satuan tugas khusus untuk perkara ini. Presiden Prabowo memberikan mandat dan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri. Bareskrim Polri memimpin langsung seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan dugaan makar tersebut. Penyidik kepolisian terus menghimpun alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak terkait. Proses pembuktian hukum difokuskan pada dugaan keterlibatan para tersangka dalam tindak pidana makar.

Dukungan atas proses penegakan hukum ini turut disuarakan dari Kota Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan resmi dalam kegiatan Tanwir. Agenda organisasi tersebut bertepatan dengan peringatan Milad Ke-114 Muhammadiyah. Muhammadiyah mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas perkara ini secara adil dan transparan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, "Maka, kita mendorong, percaya, bahkan berada di belakang Presiden Prabowo untuk menegakkan konstitusi, hukum, dan segala peraturan yang berlaku dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi."

Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk selalu berdiri di belakang kepala negara. Penegakan konstitusi dinilai menjadi landasan utama dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Organisasi kemasyarakatan ini berharap proses hukum berjalan terbuka dan menjunjung asas keadilan.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Pengusutan perkara dugaan makar ini dikaitkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik mendalami potensi pelanggaran Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP. Kedua pasal tersebut secara khusus mengatur larangan tindakan untuk melumpuhkan tugas kepresidenan. Bareskrim Polri sebelumnya telah mengungkap skandal penyadapan ilegal ini pada awal November 2026. Pengungkapan itu memperlihatkan adanya tindakan intersepsi nonprosedural terhadap perangkat komunikasi presiden.

Sebagai langkah berikutnya, Bareskrim Polri terus melanjutkan pemeriksaan saksi dan pendalaman bukti. Penyidik kepolisian juga meminta keterangan dari saksi ahli untuk melengkapi berkas perkara. Keterangan saksi ahli diperlukan guna menguatkan sangkaan pasal makar terhadap empat tersangka. Hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan lanjutan akan disampaikan kepolisian kepada publik.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional