UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit di Jakarta, Cuti Bersama Tak Kurangi Cuti Tahunan
Pemerintah menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2026 di Jakarta yang mengatur cuti bersama tidak lagi memotong hak minimal 12 hari cuti tahunan buruh.

Pemerintah menetapkan cuti bersama tidak memotong hak cuti tahunan buruh dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Regulasi ini memastikan pekerja di seluruh Indonesia tetap mendapatkan hak cuti tahunan utuh minimal 12 hari kerja. Buruh kini memperoleh jaminan kepastian libur tanpa khawatir jatah istirahat tahunan berkurang saat perusahaan menerapkan cuti bersama ketetapan pemerintah pusat.
Duduk perkara bermula saat dinamika perumusan undang-undang ketenagakerjaan bersinggungan dengan spekulasi politik di ibu kota. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala KSP usai penetapan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan log di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menandatangani naskah UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kementerian Sekretariat Negara mengunggah salinan resmi regulasi ke situs web JDIH. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia kemudian menggelar konferensi pers pada 6 November 2026 di Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta Timur. Pimpinan serikat pekerja menyatakan menerima salinan regulasi, menepis keterlibatan dalam aksi makar 20 Oktober, dan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Dewan Penasihat DPP KSPSI.
Naskah resmi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut memuat struktur isi sebanyak 23 bab dan 313 pasal. Ketentuan mengenai cuti tertuang dalam Pasal 118 ayat (6). Pasal tersebut mengatur bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama dari pemerintah pusat dilarang mengurangi cuti tahunan pekerja. Selain cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah masa kerja 12 bulan berturut-turut, regulasi ini juga menjamin durasi istirahat panjang selama 30 hari kalender. Istirahat panjang itu berlaku bagi buruh yang telah bekerja selama lima tahun berturut-turut atau kelipatannya.
Pimpinan serikat buruh mengapresiasi penerbitan naskah resmi undang-undang baru tersebut. Presiden PPMI/KBMI Daeng Wahidin menyatakan naskah ini menjawab penantian para buruh. Daeng Wahidin mengatakan, "Hari ini kita sudah menerima salinan daripada Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang selama beberapa bulan ini menjadi pertanyaan kawan-kawan. Dan alhamdulillah isinya itu kurang lebih sekitar 90 persen lah sesuai dengan ekspektasi kita." Porsi aspirasi serikat buruh terakomodasi secara signifikan di dalam pasal-pasal undang-undang baru.
Dalam konferensi pers yang sama, koalisi buruh merespons perkembangan kasus hukum yang menyeret nama penasihat organisasi mereka. Ketua Koordinator Tim Kajian KBPBI R Abdullah menjelaskan keputusan internal serikat. R Abdullah mengatakan, "Kita tahu bahwa mungkin masyarakat juga tahu bahwa Pak Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah penasihat DPP KSPSI. Tapi dengan adanya kejadian itu, maka kami rapat. Sekilat, rapat dengan cepat mengambil keputusan secara bersama, kita sepakati bersama bahwa beliau diberhentikan dari ketua Dewan Penasihat KSPSI."
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia membantah tudingan bahwa gerakan buruh terlibat dalam upaya makar atau akses ilegal di Mabes Polri. KBPBI menegaskan bahwa aksi serikat murni untuk mengawal undang-undang ketenagakerjaan. Sementara itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Konteks penetapan regulasi ini mengubah tatanan kebijakan cuti nasional sebelumnya. Aturan lama seperti SKB 3 Menteri tertanggal 19 September 2025 dan Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/XII/2024 sebelumnya menetapkan cuti bersama memotong hak cuti tahunan pekerja. Penerbitan undang-undang ini sekaligus menjawab isu tuduhan keterlibatan demonstrasi buruh dalam rencana aksi makar dan perkara akses ilegal di Mabes Polri.
Langkah berikutnya, koalisi buruh akan terus mengawal perumusan aturan turunan dari UU Pelindungan Ketenagakerjaan agar implementasi di lapangan berjalan sesuai undang-undang. Selain itu, koalisi buruh menyerahkan proses hukum dugaan pelanggaran di kepolisian sepenuhnya kepada Bareskrim Polri.
Berita terkait
- Pemerintah dan BPI Danantara Bantah Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja di Jakarta17 Nov 2026, 08.45 WIB
- Istana Berhentikan Listyo Sigit dan Ungkap Dugaan Makar Penyadapan Presiden5 Nov 2026, 07.45 WIB