Pemerintah dan BPI Danantara Bantah Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja di Jakarta
Pemerintah dan BPI Danantara membantah penunjukan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pemerintah dan BPI Danantara membantah kabar penunjukan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Kebijakan dana cadangan pesangon ini berdampak langsung bagi dunia usaha dan buruh di Indonesia. Perusahaan non-UMKM wajib menyisihkan dana pesangon bagi pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak awal kontrak kerja. Seluruh dana simpanan tersebut nantinya diserahkan ke lembaga pengelola terpusat. Skema ini memastikan perlindungan hak finansial pekerja saat pemutusan hubungan kerja terjadi tanpa membebani arus kas perusahaan secara mendadak.
Duduk perkara bermula dari penerbitan regulasi ketenagakerjaan baru oleh pemerintah pusat. Bengkulunow sebelumnya memberitakan pemerintah menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2026 di Jakarta yang mengatur cuti bersama tidak lagi memotong hak minimal 12 hari cuti tahunan buruh. Regulasi yang sama memuat Pasal 253 yang mengamanatkan pembentukan Dana Cadangan Pesangon. Isu penunjukan Danantara kemudian memicu perbincangan luas di kalangan pelaku usaha. Kementerian Ketenagakerjaan membantah kabar kewajiban setor dana ke Danantara pada Sabtu (14/11/2026). BPI Danantara menyusul dengan merilis pernyataan resmi pada Minggu (15/11/2026), sebelum serikat buruh memaparkan opsi kelembagaan pada Senin (16/11/2026).
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa aturan teknis pelaksanaan undang-undang mengenai lembaga pengelola pesangon belum diputuskan oleh pemerintah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan status kebijakan tersebut dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026. Indah Anggoro Putri mengatakan, "Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon." Pemerintah saat ini masih menyusun draf regulasi pelaksana.
Badan Pengelola Investasi Danantara juga membantah keterlibatan mereka dalam skema pengelolaan dana cadangan pesangon buruh tersebut. Tim Komunikasi Danantara menyampaikan klarifikasi resmi untuk menepis kesalahpahaman yang beredar di ruang publik. Tim Komunikasi Danantara menyatakan, "Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan." Manajemen menegaskan ketiadaan penugasan formal dari negara.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memaparkan bahwa terdapat tiga opsi lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Pihaknya menegaskan bahwa kewenangan penentuan lembaga pengelola berada di tangan Presiden Republik Indonesia. Said Iqbal menyatakan bahwa hingga saat ini Presiden belum mengambil keputusan resmi mengenai opsi mana yang akan dipilih. Aspirasi serikat buruh tetap menginginkan kepastian pengelolaan dana yang aman dan transparan.
Terkait kabar penunjukan ini, BPI Danantara menyatakan menghormati kebijakan perlindungan hak pekerja namun menegaskan tidak pernah menerima penugasan mengelola dana cadangan pesangon. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyampaikan tanggapan serupa bahwa penetapan lembaga pengelola dana pesangon belum diputuskan dan aturan teknisnya masih digodok oleh pemerintah.
Kebutuhan pembentukan sistem ini berakar dari berbagai persoalan pemutusan hubungan kerja di sektor industri. Konteks kebijakan ini berangkat dari banyaknya kasus buruh di pabrik padat karya yang tidak menerima pesangon saat PHK karena perusahaan pailit atau kekurangan likuiditas. Berdasarkan kondisi tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pembentukan pengelolaan dana cadangan pesangon terpusat. Pemerintah menetapkan masa transisi selama 1 tahun untuk pembentukan lembaga pengelola serta waktu bagi perusahaan mendata pekerja.
Sebagai langkah berikutnya, Kemnaker melakukan penjaringan aspirasi dan konsultasi publik bersama kalangan pengusaha dan serikat buruh untuk menyusun aturan pelaksanaan. Perusahaan diwajibkan mendata jumlah pekerja dan menghitung kebutuhan pesangon hingga batas akhir penyerahan seluruh dana pada Oktober 2027. Melalui serangkaian tahapan persiapan dan masa transisi tersebut, lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan beroperasi penuh pada 2028.