DPR Dorong Pengesahan RUU Penyadapan di Jakarta Usai Kasus Ponsel Presiden

Komisi III DPR mendorong pengesahan RUU Penyadapan di Jakarta usai penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka kasus penyadapan ponsel Presiden.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Suasana sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ruang rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta.
Foto: detikNews

Komisi III DPR RI di DKI Jakarta mendorong pengesahan RUU Penyadapan, Kamis, 5 November 2026. Langkah ini menyusul penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Rancangan regulasi ini diproyeksikan memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara. Payung hukum ini mencegah intersepsi atau pengawasan digital ilegal oleh aparat penegak hukum. Ketentuan undang-undang tersebut disiapkan untuk memastikan hak privasi masyarakat terlindungi secara pasti. Komunikasi warga negara diharapkan aman dari tindakan pengawasan tanpa dasar hukum yang sah. Perubahan aturan ini menjamin batasan tegas terhadap wewenang pengawasan oleh aparat.

Duduk perkara bermula dari temuan aksi pemantauan tanpa kaitan penegakan hukum. Tindakan itu menyasar nomor Presiden Prabowo Subianto pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala KSP usai penetapan tersangka kasus penyadapan ilegal di Jakarta. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka pada 3 November 2026. Dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, juga berstatus tersangka. Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala KSP. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan aksi tersebut membahayakan keselamatan pimpinan negara.

Dugaan penyadapan itu terbawa ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026. Sidang tersebut memeriksa perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Joko Widodo. Penasihat hukum terdakwa Roy Suryo mencecar saksi Joko Widodo di ruang sidang. Pengacara menanyakan kaitan pengangkatan Listyo Sigit dengan pengujian forensik ijazah. Pertanyaan tersebut memicu keberatan di ruang sidang. Saksi Joko Widodo menolak menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Di hadapan majelis hakim, Joko Widodo menegaskan, "Saya keberatan menjawab, Yang Mulia, karena semua orang juga sudah tahu."

Pada hari yang sama, Komisi III DPR RI menggelar agenda di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Dewan Perwakilan Rakyat merespons kasus penyadapan ilegal ini dengan menyiapkan naskah regulasi baru. RUU Penyadapan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2026. DPR menyiapkan naskah tersebut untuk membatasi kewenangan intersepsi aparat penegak hukum. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan dorongan regulasi ini. Habiburokhman mengatakan, "Kita dorong agar tak hanya presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia." Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo juga berharap kejaksaan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Rudianto meminta aparat tidak melanggar hak privasi warga negara.

Jaksa Penuntut Umum memprotes keras pertanyaan penasihat hukum Roy Suryo dalam persidangan. Jaksa menilai materi pertanyaan tidak berkaitan dengan dakwaan tindak pidana ITE dan fitnah ijazah. Pihak jaksa meminta majelis hakim menolak materi yang menyimpang dari pokok perkara. Saksi Joko Widodo juga menyampaikan penolakan resmi terhadap pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Joko Widodo menilai pengangkatan mantan Kapolri tidak relevan dengan sengketa fitnah ijazah. Selain itu, informasi mengenai pengangkatan pejabat tersebut dinilai telah diketahui publik secara luas.

Desakan payung hukum muncul karena aturan penyadapan di Indonesia masih berserak di undang-undang sektoral. Pengaturan internal aparat selama ini merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Regulasi yang ada belum memuat aturan komprehensif terkait penggunaan peranti pengintai atau spyware. Di sisi lain, Roy Suryo duduk di kursi terdakwa kasus fitnah terhadap Joko Widodo. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin juga meminta evaluasi tanda kehormatan Listyo Sigit. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diminta mengkaji pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna milik mantan Kapolri tersebut. Rujukan evaluasi tersebut mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010.

Sebagai langkah berikutnya, DPR menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada November 2026. Pembahasan RUU Penyadapan baru akan dimulai setelah undang-undang tersebut rampung. Komisi III DPR berencana mengagendakan pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026. Pembahasan legislasi tersebut akan berjalan bersamaan dengan RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional