Komisi III DPR Jadwalkan Pemanggilan Kapolri Terkait Penyadapan Ponsel Presiden

Komisi III DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto guna membongkar motif dan dalang perkara penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

RRedaksi Bengkulunow
··3 menit baca
Gedung DPR RI di Jakarta Pusat menjadi lokasi pengawasan dugaan penyadapan ponsel Presiden.
Foto: detikNews

Komisi III DPR RI di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Minggu (8/11/2026), guna membongkar dalang penyadapan empat tersangka terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Pengawasan parlemen ini penting bagi publik karena lembaga legislatif turun tangan langsung mengawal penyidikan perkara akses ilegal terhadap kepala negara. Langkah pengawasan ini menuntut pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat serta menguji penegakan hukum perkara intersepsi data secara adil dan transparan.

Duduk perkara bermula dari kasus akses komunikasi tanpa izin yang menyasar perangkat telepon seluler milik Presiden Prabowo Subianto. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Komisi III DPR mendorong pengesahan RUU Penyadapan di Jakarta usai penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka kasus penyadapan ponsel Presiden. RUU Penyadapan disiapkan untuk melindungi hak privasi warga negara dan membatasi kewenangan intersepsi aparat penegak hukum. Dalam penanganan perkara pokok, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia awalnya menetapkan tiga orang tersangka, yakni LSP, AS atau AHN, serta EH, pada Selasa, 3 November 2026. Penyidik Korps Bhayangkara menjerat para pihak tersebut atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Penetapan status hukum berlanjut ketika Bareskrim Polri menetapkan Irjen SU sebagai tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik kepolisian langsung menahan tiga tersangka, yaitu LSP, AS, dan EH, di Rumah Tahanan Mako Brimob Depok. Sementara itu, tersangka keempat berinisial SU belum menjalani penahanan di rutan karena kondisi sakit pascastroke. Penanganan perkara yang melibatkan empat orang tersangka ini menjadi landasan Komisi III DPR RI untuk memanggil jajaran pimpinan Polri ke Gedung Parlemen.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengumumkan jadwal pemanggilan resmi pimpinan kepolisian tersebut pada Minggu, 8 November 2026. Agenda rapat kerja bersama pimpinan Korps Bhayangkara disiapkan untuk menggali motif di balik aksi intersepsi terhadap nomor telepon pimpinan negara. Habiburokhman mengatakan, "Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut."

Habiburokhman menambahkan bahwa dewan berkomitmen menuntaskan perkara dugaan tindak pidana siber ini sesuai instruksi pimpinan parlemen. Lembaga legislatif memastikan proses penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak tanpa memandang latar belakang kedudukan para tersangka. Habiburokhman menyatakan, "Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum."

Mengenai identitas dan latar belakang figur yang terjerat perkara, terdapat dua versi pemberitaan media. Pada inisial dan jabatan tersangka kedua, detikNews menyebutkan tersangka berinisial ASN atau Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN). Sementara itu, Antara News jatim menulis tersangka kedua memiliki inisial AS atau Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS. Selain itu, detikNews memberitakan latar belakang tersangka Listyo Sigit Prabowo sebagai mantan Kepala Staf Kepresidenan. Sebaliknya, Antara News jatim mencatat tersangka berstatus sebagai Mantan Kapolri Jenderal Polisi.

Konteks penyelidikan perkara ini berpusat pada aksi akses komunikasi ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan dan penghapusan data elektronik ini menyeret sejumlah mantan pejabat serta perwira tinggi kepolisian. Pihak yang berstatus tersangka meliputi mantan Kepala Staf Kepresidenan atau mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen SU.

LSP, AS/AHN, EH, dan SU belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Sebagai langkah berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan membuka masa sidang baru pada Selasa, 10 November 2026. Selanjutnya, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.

Ditulis oleh Redaksi Bengkulunow
← Kembali ke Nasional