Polri Didorong Transparan Usut Penyadapan Presiden Prabowo di Jakarta
Kepolisian didorong bertindak transparan mengusut kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo di Jakarta usai penetapan empat tersangka perwira polisi.

Kepolisian didorong bertindak transparan mengusut skandal penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dorongan muncul menyusul penetapan 4 tersangka dan isu tokoh politik.
Skandal pemantauan ilegal ini memicu spekulasi politik di tingkat nasional. Publik menuntut aparat membuka identitas korban penyadapan lainnya di luar presiden. Keterbukaan proses hukum dituntut guna mencegah bergulirnya isu liar. Langkah tegas ini juga diperlukan guna menepis dugaan politisasi kasus. Penanganan perkara ini mengubah perhatian publik terhadap perlindungan keamanan komunikasi pejabat negara.
Duduk perkara kasus ini bermula dari temuan pemantauan tanpa kaitan penegakan hukum pada periode 2025 sampai 2026. Aksi pemantauan tersebut menyasar perangkat Presiden dan sejumlah tokoh nasional. Penyelidikan kepolisian mendapati adanya penghapusan jejak log pada perangkat para korban. Bengkulunow sebelumnya memberitakan Presiden memberhentikan Listyo Sigit dari Kepala KSP usai penetapan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan log di Jakarta. Kasus ini berujung pada penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama perwira lainnya sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.
Mabes Polri mengambil langkah cepat dalam menangani perkara tersebut. Divisi Humas Polri mengumumkan pembentukan tim khusus pada Kamis malam, 5 November 2026. Pembentukan tim khusus ini bertujuan untuk mengusut tuntas skandal pemantauan ilegal. Polri menugaskan tim khusus untuk mendalami perkara secara menyeluruh. Langkah ini diambil setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka. Tim penyidik fokus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi terkait.
Isu perkara ini terus berkembang hingga menyeret nama sejumlah pejabat serta purnawirawan kepolisian. Pada Sabtu, 7 November 2026, Bahlil Lahadalia membantah keterlibatan dalam tuduhan penyadapan saat memberikan pidato. Pada Minggu, 8 November 2026, Bareskrim Polri membantah isu penetapan tersangka terhadap Tito Karnavian dan Idham Azis. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang. Kemudian pada Senin, 9 November 2026, Bahlil Lahadalia melayangkan somasi dan menyerahkan pengusutan kepada aparat penegak hukum.
Desakan pengusutan secara transparan datang dari pengamat kepolisian. Pengamat Kepolisian ISESS Bambang Rukminto mengingatkan risiko penanganan perkara yang berlarut. Bambang Rukminto menyatakan, "Karena bila tidak [ditangani secara cepat dan transparan], ini menjadi isu liar yang entah ke mana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian." Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga mendesak pertanggungjawaban hukum. Herman Khaeron mengatakan, "Siapa pun yang terlibat dengan penyadapan ilegal ini agar diusut tuntas dan pelakunya mempertanggungjawabkan secara hukum."
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya. Bahlil Lahadalia membantah terlibat dalam pertemuan terkait penyadapan. Ia menyebut tuduhan tersebut bertujuan untuk melemahkan Golkar. Bahlil menyatakan telah melayangkan somasi kepada pihak penuduh. Pada sisi lain, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bantahan resmi terkait nama mantan pejabat Polri. Komjen Pol Asep Safrudin membantah isu penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis.
Konteks perkara ini merujuk pada penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri atas tindakan pemantauan ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, pengusaha, aktivis, hingga jurnalis. Sasaran pemantauan tanpa izin tersebut berlangsung luas dan melibatkan pejabat kepolisian. Pengusutan perkara ini menjadi pembuktian profesionalisme institusi kepolisian dalam membersihkan internalnya.
Langkah berikutnya, tim khusus Mabes Polri terus mendalami proses penyidikan. Tim khusus bergerak untuk membeberkan peran masing-masing tersangka secara terbuka ke publik. Sementara itu, Bahlil Lahadalia menunggu klarifikasi atas tuduhan terhadap dirinya. Bahlil menegaskan siap menempuh jalur hukum jika somasi miliknya tidak direspons oleh pihak penuduh. Proses hukum terhadap para tersangka kini berada di bawah penanganan intensif tim khusus Mabes Polri.
Berita terkait
- Istana Berhentikan Listyo Sigit dan Ungkap Dugaan Makar Penyadapan Presiden5 Nov 2026, 07.45 WIB